Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Konflik seperti Jalur Gaza

E
Penulis: Editor News❯
TINJAU LAPANGAN: Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko memimpin peninjauan lapangan di Pantai Watu Kodok, Tanjungsari, Gunungkidul. (SEKWAN DPRD DIY)
TINJAU LAPANGAN: Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko memimpin peninjauan lapangan di Pantai Watu Kodok, Tanjungsari, Gunungkidul. (SEKWAN DPRD DIY)
Selain meninjau tanah enclave, pansus juga mendatangi Pantai Watukodok, Tanjungsari, Gunungkidul. Pengelolaan tanah SG di Pantai Watukodok telah mengundang konflik di tengah masyarakat setempat.

Ketua Pansus Rendradi Suprihandoko datang ke lokasi bersama beberapa anggota pansus. Di antaranya, Bambang Chrisnadi, Agus Sumartono, Slamet, Arif Setiadi dan Suparja. Mereka diterima Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Gunungkidul Sudodo dan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Winaryo.

Rendradi mengatakan, peninjauan lapangan ke Watukodok merupakan tindak lanjut dari laporan anggota pansus yang mendengar secara langsung terjadinya konflik di Pantai Watu Kodok dan Pantai Seruni. “Kami ingin tahu konflik yang terjadi di lapangan karena di Kabupaten Bantul juga ada yang seperti ini,” kata Rendradi.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Gunungkidul Winaryo, menyatakan tanah SG di Pantai Watukodok sampai Pantai Sepanjang seluas 11 hektare. Proses sertifikasi sudah dimulai 2016. Hanya saja sampai saat ini sertifikatnya belum jadi. Winaryo mengatakan, khusus Pantai Seruni sudah ada izin investasi. “Di Pantai Seruni tidak ada tanah SG. Semua sudah dibeli oleh investor dari masyarakat,” kata dia.

Camat Tanjungsari Ramadian Wijayanto menambahkan, konflik di Watu Kodok terjadi pada 2015. Awalnya ada investor mengajukan kekancingan ke keraton. Berbekal surat dari keraton terbit izin. Dalam perjalanannya, ada konflik warga Pedukuhan Kelor Desa Kemadang dengan pekerja investor. “Kami mediasi biar warga bisa berdagang di sana. Bu Heni Supiyani selaku investor bersedia geser ke sebelah barat di Pantai Watu Kodok. Menyewa tanah kas desa,” terangnya.

Menanggapi itu, Rendradi mengakui, konflik tanah memang pelik. “Selalu begitu jika terjadi masalah tanah, seperti di Jalur Gaza konflik ra rampung-rampung. Seperti cerita wayang Rebutan Kikis Tunggarana,” kelakarnya disambut tawa. (had/gp/mg1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Kekeringan Bayangi Pasokan Pangan Gunungkidul, Pemkab Siapkan 47,5 Ton Bapok lewat Pasar Murah

Ancaman kekeringan dan gagal panen cabai menambah tantangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Di tengah potensi ...

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Sempat Viral, Pencurian di SPBU Tegalsari Gunungkidul Berujung Damai

Pengelola SPBU 4455807 Tegalsari, Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, Gunungkidul, memilih memaafkan pelaku pencurian uang Rp 500 ribu yang sempat viral di media sosial. Keputusan tersebut diambil setelah keluarga..

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Cegah Kecelakaan akibat Ceceran Solar di Gunungkidul, Empat Titik Rawan Ini Diusulkan Dipasang CCTV

Penanganan ceceran solar di jalur Jogja–Wonosari, khususnya di wilayah Kapanewon Patuk, Gunungkidul mulai diarahkan pada penguatan pengawasan.  Relawan Jalan Raya Slumprit (RJRS) mengusulkan pemasangan kamera pengawas..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer