Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

GUNUNGKIDUL - Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai dari Pusat bermasalah. Pemerintah desa kebingungan lantaran berbenturan dengan Rencana Kegiatan Pemerintaha Desa (RKPDes) yang telah ditetapkan.
Kades Banyusoco Sutiyono mengatakan kemungkinan program Pusat tersebut baru bisa dilaksanakan tahun depan. Sebab jika dipaksakan dilakukan sekarang dampaknya merepotkan pemerintah desa. Proses perubahan RKPDes harus melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes).
"Kami tidak bisa asal ubah. Apalagi ada aturan 30 persen dana desa digunakan untuk Padat Karya Tunai. Ini artinya akan banyak kegiatan yang harus diubah untuk mengakomodir program tersebut," kata Sutiyono.
Misalnya, dalam Musdes sudah ada program infrastruktur berupa jalan cor blok. Dengan panjang jalan sekian, menelan anggaran sesuai yang telah diperhitungkan.
"Namun lantaran mengakomodir program Padat Karya Tunai, tentu berpengaruh terhadap program infrastruktur. Ini kan berkaitan dengan anggaran," ujar Sutiyono.
Dewan pembina Paguyuban Dukuh Janaloka ini bingung untuk menyikapinya. Dia meminta pemerintah daerah memberikan solusi.
"Jangan sampai kami yang ada di desa justru menjadi korban kebijakan pemerintah di atasnya," ujar Sutiyono.
Keluhan juga disampaikan Kades Pacarejo Semanu Suhadi. Program Padat Karya Tunai sulit terealisasi tahun ini karena sejumlah petimbangan. Di antaranya, belum ada aturan resmi berupa peraturan bupati (Perbup) sebagai petunjuk pelaksanaan.
"Perbup dijadikan dasar penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang teknis pelaksanaan kegiatan," kata Suhadi.
Dikatakan, pelaksanaan dana desa untuk padat karya berkaitan dengan program kegiatan desa. Seluruh kegiatan di 2018 sudah dituangkan dalam APBDes dan sudah mulai berjalan.
"Proses mengubah program di APBDes tidak mudah karena harus memulai dari awal seperti pelaksanaan Musdes hingga penyusunan ulang RKPDes," kata Suhadi.
Dia sepakat program Pusat itu lebih baik dilaksanakan tahun depan. Dengan demikian pelaksanaan lebih maksimal karena penyusunan bisa dilakukan lebih matang.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul Subiantoro belum bisa dikonfirmasi terkait keluhan pemerintah desa tersebut. (gun/iwa/mg1)
Advertisement
Advertisement
Radar JogjaIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

