Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bentuk Satgas Percepatan Usaha

E
Penulis: Editor News❯
 


GUNUNGKIDUL - Peraturan Presiden 91/2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha mulai ditindaklanjuti. Pemkab Gunungkidul sudah menyusun draf Satuan Tugas Percepatan Usaha.

"Penyusunan telah memasuki tahap final. Tinggal mendapatkan surat keputusan pembentukan," kata Kepala Dinas Penaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT) Gunungkidul Irawan Jatmiko Rabu (31/1).

Perpres 91/2017 itu ada tiga poin penting tentang investasi. Selain pembentukan satgas percepatan usaha, perpres menginstruksikan pembentukan pelayanan terpadu satu pintu. Serta proses pengajuan perizinan secara online.

"Untuk implementasi aturan dalam perpres, kami telah menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan. Rencananya, draf tersebut diserahkan DPRD Gunungkidul untuk dibahas menjadi perda mulai Februari," ujarnya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Gunungkidul Azman Latif mengatakan pembentukan satgas merupakan proses percepatan investasi. "Diharapkan mampu menyelesaikan persoalan pengurusan izin usaha," kata Azman.

Terkait struktur dalam satgas pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail. "Dokumennya perlu kami buka dulu," kata mantan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Gunungkidul itu. (gun/iwa/mg1)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Entaskan Kemiskinan, Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa Dampingan ke 641 Desa

Entaskan Kemiskinan, Jateng Perluas Program Satu OPD Satu Desa Dampingan ke 641 Desa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperluas strategi percepatan pengentasan kemiskinan melalui program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan.

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Komisi A DPRD Sleman Bahas Integrasi Perizinan di DPMPTSP Kota Jogja, Benahi Tata Kelola Reklame

Penataan reklame dan integrasi layanan perizinan menjadi perhatian Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dalam upaya membenahi tata kelola investasi daerah. Sejumlah persoalan, mulai dari panggung reklame yang tidak terurus...

Perizinan Belum Tuntas, Pembangunan Resort Watu Bolong di Gunungkidul Diminta Berhenti

Perizinan Belum Tuntas, Pembangunan Resort Watu Bolong di Gunungkidul Diminta Berhenti

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana,) Kabupaten Gunungkidul memerintahkan penghentian pembangunan Resort Watu Bolong di kawasan pantai Kalurahan Banjarejo, Kapanewon Tanjungsari.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer