Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sediakan SPBU Khusus Nelayan

A
Penulis: Administrator❯
JADI RONGSOKAN: Kondisi bekas bangunan SPBU khusus nelayan di Pantai Sadeng sekarang nyaris tidak berbentuk lagi.(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
JADI RONGSOKAN: Kondisi bekas bangunan SPBU khusus nelayan di Pantai Sadeng sekarang nyaris tidak berbentuk lagi.(GUNAWAN/RADAR JOGJA)
GUNUNGKIDUL -Usulan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastutiuntuk mencabut solar bersubsidi tidak dipersoalkan nelayan Gunungkidul. Namun demikian, pencari rejeki laut tersebut mengajukan syarat stok solar selalu tersedia.

Ketua Paguyuban Nelayan Pelabuhan Sadeng, Sarpan mengatakan, persoalan nelayan klasik namun sampai dengan sekarang belum juga ada solusi. Kendala itu berkaitan dengan masih kesulitan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

"Subsidi solar dicabut tidak apa-apa, asal pemerintah bisa menjamin ketersediaan bahan bakar, atau menyediakan SPBU lagi di sini," kata Sarpan kemarin (1/8).

Dikatakan, sejak 2013 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus (SPBK) untuk nelayan di Pelabuhan Sadeng tidak berfungsi. Sekarang bangunan SPBK menjadi barang rongsokan karena sudah tidak berbentuk.

"Karena sudah tidak ada SPBK, kami mengisi bahan bakar sampai ke Karangmojo sesuai rekomendasi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul. Jaraknya sekitar 40 kilometer," ungkapnya.

Padahal, rata-rata kapal sekali melaut menghabiskan solar 650 liter. Jumlah bahan bakar yang tidak sedikit menyulitkan nelayan karena tidak bisa dibawa dengan menggunakan sepeda motor.

"Kami mengangkut BBM dengan kendaraan roda empat, otomatis biaya pengeluaran menjadi bertambah," ujarnya.

Jika rencana pencabutan solar bersubsidi benar-benar direalisasikan maka pemerintah harus menyediakan SPBU khusus bagi nelayan. Dengan begitu, sebanyak 52 kapal di bawah 30 grosston (GT), enam unit kapal Inka Mina di atas 30 GT yang menggunakan solar bersubsidi terpenuhi kebutuhannya.

"Saat ini kami tengah mengajukan pengadaan SPBU khusus bagi nelayan. Semoga mendapat respons dari pemerintah," katanya.

Kepala DKP Gunungkidul Khairudin mengatakan sesuai peraturan terbaru, saat ini DKP kabupaten hanya menangani Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Artinya, sudah tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan Pelabuhan Sadeng dalam skala luas.
"Kami tidak memiliki skema (pembuatan SPBK). Untuk keperluan SPBU bagi nelayan kewenangan pelabuhan ada di tingkat DKP Provinsi DIJ," kata Khairudin.(gun/iwa/ong)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Cegah Ceceran Solar Picu Kecelakaan, Relawan Siapkan Serbuk Gergaji di Jalur Jogja-Wonosari

Cegah Ceceran Solar Picu Kecelakaan, Relawan Siapkan Serbuk Gergaji di Jalur Jogja-Wonosari

Ceceran solar sekilas hanya terlihat seperti noda di aspal. Namun di jalur Jogja-Wonosari, terutama pada ruas tikungan dan tanjakan, tumpahan bahan bakar tersebut dapat berubah menjadi ancaman bagi pengendara.

Polres Gunungkidul Usut Pembakaran MI YAPPI Natah, 109 Siswa Mengungsi dengan Belajar di Tiga Lokasi

Polres Gunungkidul Usut Pembakaran MI YAPPI Natah, 109 Siswa Mengungsi dengan Belajar di Tiga Lokasi

Aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) YAPPI Natah, Kapanewon Nglipar, mulai berangsur normal.

Bulog Kebumen Klaim Belum Ada Laporan Minyak Goreng Bansos Terkontaminasi Solar

Bulog Kebumen Klaim Belum Ada Laporan Minyak Goreng Bansos Terkontaminasi Solar

Perum Bulog memastikan minyak goreng bantuan pangan pemerintah yang diterima masyarakat Kebumen steril dari campuran solar. Sejauh ini, Bulog juga belum menerima satupun laporan atau aduan soal minyak goreng terkontamina

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer