MAGELANG — Badan Pusat Statistik (BPS) mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Magelang untuk meningkatkan akurasi dan konsistensi data harga sebagai dasar pemantauan inflasi. Hal itu penting untuk dilakukan demi menjaga stabilitas harga.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang Yonas Nusantrawan Bolla menegaskan, pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kestabilan ekonomi daerah. Menurutnya, indeks perkembangan harga (IPH) berfungsi seperti sensor awal yang membantu pemerintah mendeteksi kenaikan harga sebelum inflasi benar-benar menekan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Pasca Kembali Keracunan Massal, Dewan Dorong Pemkot Jogja Intervensi Pengawasan Dapur MBG
Dia mengatakan, inflasi yang terkendali memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan menjaga kesejahteraan masyarakat. "IPH membantu kita membaca arah pergerakan harga harian sehingga bisa bertindak cepat sebelum inflasi bulanan dirilis resmi oleh BPS," ujar Yonas.
Melalui IPH, pemerintah daerah dapat memantau fluktuasi harga kebutuhan pokok di pasar tradisional secara lebih cepat dan responsif. Data tersebut menjadi dasar bagi TPID dalam merumuskan kebijakan intervensi pasar, seperti operasi murah, subsidi transportasi bahan pangan, atau koordinasi pasokan antarwilayah.
Baca Juga: Sumber Keracunan Belum Bisa Dipastikan dari Ayam atau Tahu, Dinkes Uji Lab Sample MBG SMAN 1 Jogja, Paling Lambat 7 Hari
Dari sisi metodologi, Statistisi Ahli Madya BPS RI Tommy Hardiyanto menegaskan pentingnya ketepatan penghitungan dan konsistensi sumber data harga agar IPH mencerminkan kondisi riil di lapangan. "Kualitas data adalah kunci," paparnya.
Dia menuturkan, IPH dipengaruhi langsung oleh perubahan harga di pasar, sehingga pencatatannya harus benar-benar sebanding dan konsisten dari waktu ke waktu.
Baca Juga: Sultan HB X Imbau Dilakukan Evaluasi Menyeluruh di SPPG, Manajemen Produksi-Distribusi Dikritisi
Dia mencontohkan, jika minggu ini petugas mencatat harga beras jenis IR64 dan minggu berikutnya beras Rojolele, maka hasilnya tidak bisa dibandingkan karena perbedaan kualitas. Ketidaktepatan semacam itu bisa menimbulkan distorsi pada hasil IPH dan berimplikasi pada kebijakan pengendalian harga.
Dia juga meminta supaya pemantauan harga tidak bergantung pada satu merek atau satu jenis barang saja. "Prinsipnya, data yang dikumpulkan harus valid agar IPH mampu menggambarkan situasi pasar yang sebenarnya," tambahnya. (aya)