Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sasar 15 Kapanewon Miskin

K
Penulis: Kusno S Utomo❯
TERINTEGRASI: Bupati Gunungkidul Sunaryanta (kanan) menempelkan stiker saat meresmikan perbaikan RTLH wilayah Ngleri, Playen, Gunungkidul.KOMINFO GUNUNGKIDUL FOR RADAR JOGJA
TERINTEGRASI: Bupati Gunungkidul Sunaryanta (kanan) menempelkan stiker saat meresmikan perbaikan RTLH wilayah Ngleri, Playen, Gunungkidul.KOMINFO GUNUNGKIDUL FOR RADAR JOGJA

RADAR JOGJA - Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY semakin serius menuntaskan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Mulai tahun ini, Tahun Anggaran (TA) 2023 diluncurkan konsep baru bertajuk RTLH Terintegrasi. Lokasinya berada di 15 kapanewon di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul yang tersebar di 25 titik atau lokasi.


Advertisement


Sasaran dari RTLH Terintegrasi terutama di kantong-kantong kemiskinan di DIY. Melaksanakan kegiatan RTLH Terintegrasi, Pemda DIY mengucurkan anggaran dari Dana Keistimewaan (Danais) Rp 27 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk merehab 435 RTLH.


Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti menjelaskan, RTLH Terintegrasi ini memiliki perbedaan konsep dengan RTLH sebelumnya. Prasarana sarana utilitas umum (PSU) bakal dilengkapi guna mendukung pembangunan RTLH Terintegrasi.


“Di antaranya dengan penyediaan air bersih, jamban, pengelolaan sampah dan lainnya,” terang Anna.
RTLH Terintegrasi dilengkapi dengan akses jalan bila memang belum ada. Keterbatasan akses karena jalan rusak sangat mempengaruhi mobilitas warga. Dengan pembangunan akses jalan yang lebih memadai, Anna berharap mobilitas masyara­kat lebih dinamis. Warga bisa memenuhi kebutuhan tanpa terhambat akses jalan.

Advertisement


Kebutuhan RTLH Terintegras disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak disamaratakan pembangunannya. Misalnya, pengelolaan lingkungan dibutuhkan talud yang berguna memperkuat tingkat kestabilan tanah. Pihaknya bakal membangunna. Demikian pula dengan kebutuhan penerangan jalan dan akses listrik.


Dari penjelasan tersebut, setiap kalurahan maupun dusun yang menjadi sasaran kegiatan pembangunan RTLH Terintegrasi akan bervariasi kebutuhan anggarannya. Karena itu, Anna ingin organisasi perangkat dae­rah (OPD) Pemda DIY maupun Kabupaten Gunungkidul serta OPD Kabupaten Bantul ikut memberikan dukungan. Dia mencontohkan dinas lingkungan hidup kedua kabupaten dapat berperan dengan kegiatan pengelolaan sampah.


Terkait spesifikasi bangunan, memakai Arsitektur Khas Yogyakarta. Desain sudah tersedia. Antara lain bentuk atap model kipas, pintu dan jendela grapyak. Ukuran bangunan rumah tipe 36. RTLH Terintegrasi dibangun di atas tanah milik warga. Tidak bisa dibangun di tanah milik orang lain.
Kriteria penerima program ini mencakup kondisi rumah yang dinyatakan tidak layak huni dari sisi atap, lantai, dan dinding. Bila konstruksi sudah sesuai, akan dilakukan perbaikan. Namun jika struktur rumah dirasakan membahayakan, dilakukan pembangunan ulang. (kus/gp)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bidik Dampak Ekonomi dari Event Wisata, Kota Magelang Gelar Festival Flower Delapan Hari

Bidik Dampak Ekonomi dari Event Wisata, Kota Magelang Gelar Festival Flower Delapan Hari

Bidik Dampak Ekonomi dari Event Wisata, Kota Magelang Gelar Festival Flower Delapan Hari

DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2026, Prioritaskan Pembangunan di Perbatasan

DPRD dan Pemda DIY Sepakati Perubahan KUA/PPAS APBD TA 2026, Prioritaskan Pembangunan di Perbatasan

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) APBD DIY Tahun Anggaran (TA) 2026 akhirnya disepakati DPRD DIY bersama Pemda DIY. Kesepakatan dicapai melalui serangkaian pembahasan

Hindari Tumpang Tindih Produk Hukum, Pemkot Magelang Dorong Harmonisasi Antar-OPD

Hindari Tumpang Tindih Produk Hukum, Pemkot Magelang Dorong Harmonisasi Antar-OPD

Hindari Tumpang Tindih Produk Hukum, Pemkot Magelang Dorong Harmonisasi Antar-OPD

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer