Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Resmi, Beli Gas LPG 3 Kilogram Pakai KTP

GW

 

ANTRE GAS MELON: Warga mengantre untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram atau popular dengan sebutan gas melon. Aturan ketat bakal diberlakukan untuk pembelian gas melon agar tepat sasaran.
ANTRE GAS MELON: Warga mengantre untuk mendapatkan gas LPG 3 kilogram atau popular dengan sebutan gas melon. Aturan ketat bakal diberlakukan untuk pembelian gas melon agar tepat sasaran.

 


Advertisement

RADAR JOGJA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan aturan pembelian Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi atau gas LPG 3 kilogram. Pembelian gas LPG dipersyaratkan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP).

Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37.k/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG Tertentu Tepat Sasaran. Aturan diteken Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 27 Februari 2023. Tujuannya agar distribusi gas bersubsidi tepat sasaran. "Pembatasan untuk membeli, mungkin prioritas UMKM, pedagang kecil, dan miskin. Saya kira dikembalikan ke situ esensinya," ujar Dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Y Sri Susilo, kemarin (10/8).Karena, sekarang semua juga bisa membeli gas LPG 3 kilogram. Padahal bukan kategori miskin, meski tidak kaya," imbuhnya. 

Sri menilai, produksi gas elpiji 3 kilogram mengalami peningkatan karena demand yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan setiap orang bisa bebas membeli gas bersubsidi, baik kategori berhak maupun yang sebetulnya tidak berhak."Nah, ini demand tinggi karena dahulu diciptakan untuk mensibsidi UMKM atau orang miskin. Tapi kenyataannya yang konsumsi di lapangan bebas, makanya mungkin ini demand meningkat, pada produksi terbatas," jelasnya.

Advertisement

Maka, subsidi yang tidak tepat ini harus dikembalikan kepada marwahnya. Meski sudah menjadi resiko subsidi, namun harus segera dibenahi. Terlebih kondisi energi dan sumber daya mineral di dunia sedang mengalami dinamika cukup tinggi. "Itulah risiko subsidi kalau distribusinya tidak ketat," ujarnya. 

Penerima gas bersubsidi 3 kilogram diusulkan bisa menggunakan kartu tertentu. Pendataan dilakukan by name by adress atau bisa menggunakan DTKS yang terus diperbarui. Sri menilai memang administratif tidak sederhana, namun harus dilakukan. “Kalau pakai kartu itu, meski tidak menjamin bocor tapi distribusi bisa setidaknya tepat sasaran," jelasnya.

Seorang warga Jogja, Reni, 37, mengaku belum mengetahui aturan tersebut. Meski begitu dia mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah. "Memang susah beli gas melon, kadang berebut dengan bakul. Kalau didata pasti kebagian dan ga khawatir, semoga saja ya," ujarnya. 

Advertisement

Pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan dan pencocokan data yang berhak menerima gas LPG 3 kilogram. Sedangkan pendaftaran pembelian gas LPG 3 kilogram sudah dimulai Maret hingga Desember 2023. Setelah itu, kebijakan mulai diterapkan. (lan/din)

Advertisement
Editor : Satria Pradika
Sumber : Radar Jogja
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar JogjaIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Badan Geologi: Hoaks, Gunung Lawu di Jawa Tengah Akan Erupsi Besar, Aktivitasnya Masih Normal

Badan Geologi: Hoaks, Gunung Lawu di Jawa Tengah Akan Erupsi Besar, Aktivitasnya Masih Normal

Beredarnya narasi di media sosial yang mengklaim Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar akhirnya dibantah tegas oleh Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dony Oskaria Sebut Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tak Berdampak Inflansi

Dony Oskaria Sebut Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Tak Berdampak Inflansi

Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Danantara Dony menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sudah seharusnya terjadi karena mengikuti harga pasar global yang cenderung naik. Harga minyak dunia..

ISEI Jogja Ungkap Tantangan Transisi Energi di Wilayah Jateng-DIY, Harga Gas Masih Dipersoalkan

ISEI Jogja Ungkap Tantangan Transisi Energi di Wilayah Jateng-DIY, Harga Gas Masih Dipersoalkan

Peralihan penggunaan LPG ke gas bumi dan energi terbarukan di Jawa Tengah (Jateng) dan DIY belum berjalan optimal.  Tingginya harga gas, keterbatasan infrastruktur distribusi, hingga penurunan pasokan dari sejumlah..

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer