RADAR JOGJA – Kasus pinjaman online (pinjol) ilegal (tidak resmi) masih terus bermunculan dan memakan korban. Guna meminimalisasi semakin banyaknya korban pinjol, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia menggelar seminar bertajuk Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat Terhadap Pinjaman Online Ilegal.

Acara yang berlangsung di LPP Garden Hotel Jogja pada Sabtu 2 Juli 2022 tersebut diikuti puluhan mahasiswa. Agar semakin paham manfaat pinjol. Serta mewaspadai pinjol ilegal. Hadir sebagai narasumber, Kepala Sub Bagian Pengawasan Pasar Modal OJK DIY Syahidah Khusnul Khotimah, Ketua Komisi XI DPR RI H Kahar Muzakir yang diwakili RM Wahyu Wibisono, dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) I Wayan Nuka Lantara MSi PhD.

Wayan Nuka Lantara memberikan pesan kepada para peserta yang sebagian besar tergabung dalam organisasi sosial mahasiswa Muda Berdaya Yogyakarta jika ingin meminjam dana dari pinjol harus memperhatikan beberapa aspek.

“Diantaranya, pastikan pinjol tersebut ada di daftar pinjol resmi di website OJK. Punya customer care,” ujar Wayan.

Dia memberi saran, sebisa mungkin menghindari peminjaman uang dari pinjol.

“Kecuali kepepet. Dan memang mampu untuk membayar cicilan,” ujarnya.

Sedangkan Syahidah Khusnul Khotimah mengatakan, meminjam dana di pinjol memiliki konsekuensi bunga lebih tinggi, dan risiko juga lebih tinggi.

“Saya kira pinjol pun ada manfaatnya. Salah satunya adalah meningkatkan akses jasa keuangan. Namun, kita harus selektif memilih pinjol dan meminjam dana sesuai kebutuhan,” kata Syahidah.

Keberadaan pinjol yang legal, akan membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam menyusun laporan keuangan. Juga untuk pembiayaan masyarakat kelas menengah ke bawah.

“Misalnya buka kafe, operasional sudah benar, boleh pinjam online. Proses pinjol cepat. Sekarang ada sebanyak 102 platform pinjol (tujuh di antaranya syariah, sisanya konvensional),” ujarnya.

Dikatakan, sampai Mei 2022, OJK mencatat dana yang digulirkan pinjol sekitar Rp 380 triliun. Dana yang cukup besar tersebut tentunya harus diawasi.

Yang bahaya itu pinjol yang ilegal dan tidak punya regulasi. Termasuk pinjol yang tidak terdaftar di OJK. Sehingga OJK tidak bisa mengawasi pinjol ilegal tersebut.

“Salah satu cara paling mudah untuk memastikan pinjol ilegal adalah bunga dan denda sangat tinggi. Proses penagihan tak beretika. Ada ancaman dan tekanan. Serta akses data berlebihan,” kata Syahidah.

OJK, kata Syahidah, hanya mengizinkan pinjol mengakses kamera, mic, dan lokasi terhadap calon peminjam. Jika pinjol meminta akses ke data kita yang lain, bisa digolongkan pinjol ilegal.

Dia menyarankan agar masyarakat meminjam dana sesuai kebutuhan dan kemampuan. Meminjam untuk kepentingan yang produktif. Masyarakat juga harus cek manfaat dan biaya dari peminjaman online. Termasuk memperhatikan denda dan bunganya.

Syahidah mengatakan, jika masyarakat terlibat dengan pinjol ilegal, sebaiknya segera dilunasi. Kemudian lapor ke Satgas Waspada Investasi yang menangani masalah investasi. Jangan melakukan langkah gali lubang tutup lubang.

“Jika penagihan dilakukan dengan tidak beretika, silakan blokir nomor yang kirim teror. Beritahu semua kontak di hape, bahwa kita sedang ada masalah dengan pinjol. Harus teliti membedakan pinjol ilegal dan legal. Yang legal ada daftarnya di list OJK,”ujar Syahidah. (*/iwa/dwi)

Ekonomi