RADAR JOGJA – Saat mengakses layanan perbankan akan sering ditemui kalimat, Bank Peserta Penjaminan LPS”. Ya sebagai lembaga penjamin simpanan (LPS), tugasnya untuk menjamin uang nasabah perbankan. Tapi tak semua uang nasabah perbankan bisa dijamin LPS. Kenapa?

Sekretaris LPS Dimas Yuliharto mengatakan, sejak 2008 lalu, LPS menjamin dana nasabah di perbankan hingga Rp. 2 miliar. Simpanan itu berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan produk perbankan lainnya. Meski memiliki rekening di perbankan, tak berarti semua dananya dijamin LPS. Dia menyebut, ada tiga syarat supaya simpanan nasabah dijamin LPS.

“Kami mengenal 3T, yaitu tercatat, tingkat bunga simpanan tidak melebihi bunga pinjaman LPS dan tidak melakukan tindakan yang merugikan bank,” jelas Dimas dalam media workshop LPS, Sabtu (27/3).

Sebagai solusi, dia menyarankan supaya nasabah secara periodik melakukan cek saldo. Caranya dengan mencetak buku tabungan. Selain itu juga rutin memeriksa mutasi. Baik melalui aplikasi maupun anjungan tunai mandiri.

LPS tidak bisa menanggung simpanan nasabah, lanjutnya, terkait tingkat bunga simpanan yang melebihi bunga pinjaman LPS. Dia mencontohkan, dalam periode 2021-2022 bunga simpanan yang ditetapkan LPS sebesar 3,5 persen untuk bank umum dan 6 persen untuk bank perkreditan rakyat (BPR).

“Jika ada perbankan yang berani menetapkan bunga diatas aturan tersebut, jika terjadi sesuatu di bank, dana nasabah tak bisa dibayar LPS. Sekitar 76 persen gagal bayar LPS, karena bunga simpanan bank di atas ketentuan LPS,” bebernya.

Syarat ketiga terkait dengan perilaku nasabah yang tidak melakukan tindakan yang merugikan bank. Ini karena ada perhitungan sebagai komponen bunga. Selain itu juga melampaui bunga penjaminan yang telah ditetapkan oleh LPS.

“Hal ini terkadang menjebak nasabah dan simpanannya menjadi tidak layak bayar,” katanya.

Sejak mulai beroperasi 2005, berpayung UU nomor 24/2004, LPS sudah menangani 117 kasus perbankan. Terdiri dari 116 BPR dan satu bank umum. Dari kesemuanya, hanya satu yang diputuskan dilakukan penyelamatan. Yaitu pada kasus Bank Century pada 2008 lalu.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menambahkan kegiatan operasional LPS sendiri tidak menggunakan anggaran pemerintah. Dia menyebut, operasional LPS diambil dari premi sebesar 0,1 persen dari perolehan dana pihak ketiga tiap bank tiap semester.

“Hasilnya kemudian diinvestasikan oleh LPS dalam bentuk obligasi pemerintah,” ujarnya.(obi/om16)

Ekonomi