RADAR JOGJA – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji berharap penerbitan QR Code Peduli Lindungi dipercepat. Kaitannya adalah iklim investasi di Jogjakarta. Terutama perusahaan-perusahaan industri yang memiliki kegiatan transaksi eksport.

Mantan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ ini menuturkan penerbitan QR Code Peduli Lindungi untuk perusahaan masih sedikit. Padahal perusahaan yang mengantongi ijin operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI) mencapai puluhan hingga ratusan. Jumlah ini menurutnya tak sebanding.

“Selama ini mengandalkan eksport, kalau perusahaan sudah punya IOMKI tapi belum mendapatkan QR Code Peduli Lindungi tidak produktif. Yang punya IOMKI puluhan bahkan ratusan tapi yang dapat QR Code baru sekitar 9 atau 11,” keluhnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Senin (25/10).

Sejatinya keluhan ini telah dia sampaikan ke Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan. Hanya saja belum ada tindakan nyata hingga saat ini. Terutama dari Kementerian Kesehatan yang berwenang menerbitkan QR Code Peduli Lindungi.

Kala itu Luhut meminta agar perusahaan-perusahaan, destinasi wisata dan hotel di Jogjakarta segera memiliki Qr Code Peduli Lindungi. Kaitannya adalah mengoptimalkan aktivitas perekonomian dengan penerapan protokol kesehatan. Untuk meminimalisir munculnya paparan Covid-19 di dunia industri.

“Diminta segera mendaftarkan Peduli Lindungi, tapi Kemenkes juga diminrta segera menerbitkan Q R Code Peduli Lindungi jika sudah memenuhi persyaratan. Percepatan agar tidak terlambat untuk perusahaan dan destinasi wisata dalam penerapan prokes,” katanya.

Keberadaan QR Code Peduli Lindungi dalam dunia industri, lanjutnya, penting untuk internal maupun transaksional. Untuk internal agar dapat beraktivitas dengan maksimal. Apabila ada yang terpapar Covid-19 langsung terdeteksi dan tidak mengganggu kegiatan industri.

“Kaiatannya ke investasi, QR Code terlambat kemuidan perusahaan tidak bisa bekerja maksimal. Ada kemungkinan akan lolos orang berpotensi menularkan (Covid-19) tetap beraktivitas. Kalau terjadi dan muncul klaster jadi masalah,” ujarnya.

Untuk permintaan pemerintah pusat, Aji telah berkomunikasi dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) maupun Pemda setempat. Berupa mendorong pengajuan QR Code Peduli Lindungi. Termasuk sarana dan prasaranan sesuai protokol kesehatan di lingkungan industri.

“Upaya mempercepat selalu dorong baik melalui KADIN maupun Pemda untuk berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan,” katanya. (dwi)

Ekonomi