RADAR JOGJA – Ketua DPD PHRI DIJ Deddy Pranowo Eryono memastikan jajaran telah siap atas skema aktivitas di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2. Terutama untuk pemenuhan syarat dan prasyarat operasional usaha. Baik untuk sertifikasi CHSE, QR Peduli Lindungi maupun protokol kesehatan.

Deddy memaparkan capaian sertifikasi CHSE menyisakan 10 persen. Sementara untuk QR Code Peduli Lindungi baru mencapai 60 persen. Total hotel dan restoran anggota DPD PHRI DIJ yang mengajukan 289 unit usaha.

“Ini semua level yang mengajukan, dari non bintang sampai bintang 5. Kalau yang belum tergabung di kita (DPD PHRI) itu ada homestay, restoran kecil dan warung makan. Ini harus menjadi perhatian,” jelasnya ditemui di Balai Kota Pemkot Jogja, Kamis (21/10).

Pihaknya terus emlakukan pendekatan terhadap celah-celahb tersebut. Tujuannya agar penerapan kebijakan kepada para pelaku usaha berlangsung merata. Agar semua pihak terlibat dalam penanganan penularan Covid-19.

Deddy tak menampik ada perbedaan capaian penerapan prokes. Khususnya oleh pelaku usaha yang belum tergabung dalam DPD PHRI. Tak adanya intervensi membuat pemenuhan syarat dan prasyarat operasional menjadi tak optimal.

“Jangan sampai PPKM Level 2 senang-senang tanpa memperhatikan prokes, nanti yang kena kita sendiri. Sebagian kecil pelaku usaha belum menerapkan prokes. Masalahnya kalau belum anggota (DPD PHRI) siapa yang tanggungjawab, maka dari itu perlu ada ketegasan pemerintah,” katanya.

Deddy menegaskan langkah ini adalah komitmen bersama. Tak hanya jajaran anggota DPD PHRI DIJ tapi juga masyarakat dan pemerintah. Untuk senantiasa menjalankan prokes secara disiplin. Termasuk upaya edukasi di lingkungan.

Dia juga selalu menanamkan 4 prinsip menghadapi pandemi Covid-19. Mulai dari penerapan prokes, sertifikasi CHSE, QR Code Peduli Lindungi dan vaskinasi Covid-19. Untuk kemudian menghadirkan suasana yang aman, sehat dan nyaman dalam dunia usaha.

“Jangan sampai ada kesan pariwisata menjadi  kambing hitam. Kita sehat, tamu yang berkunjung kembali ke wilayahnya juga sehat, ini jadi branding untuk Jogjakarta,” ujarnya.

Pasca melandainya kasus Covid-19, okupansi mengalami peningkatan. Deddy memaprakan peningkatan kunjungan didominasin hotel bintang 3 dan bintang 5. Sementara untuk hotel bintang 2 ke bawah belum terlihat secara signifikan.

Untuk bintang 3 dan bintang 5 peningkatan okupansi berkisar 20 persen hingga 40 persen. Sebelumnya pada angka 10 hingga 20 persen. Sementara untuk non bintang hingga bintang 2 pada angka nol hingga 10 persen.

“Non bintang hingga bintang 2 belum terlihat karena destinasi wisata belum dibuka. Okupansi yang terlihat memang di bintang 3 dan bintang 5. Angka ini sudah dengan patokan maksimal terisi 70 persen dari kapasitas total,” katanya.

Peningkatan okupansi tak sepenuhnya membuat denyut perekonomian membaik. Deddy memaparkan tak pemilik hotel dan restoran yang masih menanggung hutang. Apalagi tagihan terus bermunculan seiring dengan peningkatan okupansi.

Deddy menceritakan tagihan demi tagihan mulai berdatangan.  Baik dari instansi pemerintah daerah, tagihan perpajakan hingga rekan usaha. Disatu sisi, perekonomian sektor jasa usaha terpuruk selama 2 tahun belakangan.

“Ada kenaikan bukan berarti baik-baik saja, mereka tidak tahu kami berdarah-darah hampir 2 tahun. Bantuaan pemerintah hanya 2020 kemarin sebagai dana hibah dan relaksasi,” ujarnya. (dwi)

Ekonomi