RADAR JOGJA- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY berinisiatif mengkoordinasikan pesantren dan instansi terkait lainnya untuk membentuk Koordinator Wilayah (Korwil) Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) DIY. Hal ini  menindaklanjuti Deklarasi Jakarta 2020 dan dalam rangka upaya pengembangan ekonomi syariah di DIY.

Kepala Perwakilan BI DIY Hilman Tisnawan mengatakan, Hebitren DIY akan mengkoordinasikan 14 pondok pesantren dan Koperasi Sekunder Syarekat Bisnis. KH Mohamad Khoeron terpilih sebagai ketua Dewan Pengurus Harian Korwil Hebitren DIY.

Pengukuhan pengurus Korwil Hebitren DIY periode 2020-2025  ini dilakukan langsung oleh KH Moh Hasib Wahab Chasbulla, ketua Umum Hebitren Indonesia pada 10 Desember lalu dalam acara Lelang Yogya Berwakaf 2020.

Pada kesempatan ini juga dilakukan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) BI DIY.  Khusus untuk pengembangan ekonomi syariah berupa PSBI sumber air bersih untuk masyarakat Dusun Jurangjero, Kabupaten Gunungkidul, PSBI kemandirian ekonomi pesantren untuk tiga  pondok pesantren (Darul Qur’an dan Al Mumtaz Gunungkidul serta Al Imdad Bantul), PSBI Desa Berdikari (berdaya, religius, kreatif, dan inspiratif) di Nglanggeran, Gunungkidul dan PSBI bantuan pendidikan masa pandemi Covid-19 untuk 48 lembaga pendidikan di DIY dengan total bantuan Rp 585 juta.

“Selanjutnya hasil penggalangan dana sosial dalam rangka membantu pengentasan kemiskinan melalui Lelang Yogya Berwakaf yang melibatkan sembilan lembaga pengelola wakaf DIY, menghasilkan dana Rp 4,7 miliar yang terdiri atas wakaf pendidikan, wakaf ternak dan wakaf sumber air bersih,” ujar Hilman.

Dikatakan, pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang prospektif bagi pengembangan ekonomi syariah melalui potensi permintaan konsumsi di lingkungan pesantren dan potensi produk-produk halal di pesantren. Ada sekitar 28 ribu pesantren di Indonesia dengan jumlah santri empat juta orang.

Secara konseptual, fungsi pendirian pesantren sebagai lembaga pendidikan, keagamaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Optimalisasi dari ketiga fungsi itu dan kemandirian ekonomi pesantren, akan memposisikan pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan yang berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas pengembangan unit usaha pesantren.

Melihat potensi yang cukup besar dalam pengembangan ekonomi pesantren, tahun 2019 Bank Indonesia (BI) berinisiatif menjalankan program pengembangan holding pesantren. Ini merupakan program penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit usaha pesantren.

Dalam perjalanannya, program ini berkembang dan dirumuskan model holding lembaga bisnis pesantren. Selanjutnya pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2020 telah dilakukan kesepakatan Deklarasi Jakarta yang merupakan deklarasi bersama 110 pesantren untuk bergabung dalam pembentukan Hebitren Indonesia.

“Hebitren didirikan untuk mendata, menghimpun, mengelola serta memperkuat dan  mempercepat pertumbuhan dan perkembangan kedaulatan, kemandirian, daya saing, daya tahan dan jejaring ekonomi bisnis kepesantrenan dan kerakyatan,” tambah Hilman. (*/laz/sky)

Ekonomi