RADAR JOGJA- Pemda DIJ masuk dalam Klasifikasi Informatif atau capaian klaster tertinggi dalam keterbukaan informasi publik berdasarkan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik 2020 yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP), selasa ( 1/12) . Bahkan di masa pandemi covid-19, DIJ juga melakukan inovasi dengan membuat aplikasi Jogjapass untuk membuat keterbukaan dalam penanganan Covid-19.

Pemda DIJ masuk dalam Klasifikasi Informatif dengan skor 93,83. Dengan skor ini, Pemda DIJ masuk ke dalam klaster tertinggi yang memiliki rentang skor 90-100. Ada lima klasifikasi dalam Monev KIP 2020, yakni Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif dan Tidak Informatif. DIJ berada di klasifikasi Informatif bersama sembilan daerah lainnya.

Ketua Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat (KIP) Cecep Suryadi  mengatakan, salah satu kriteria penting dalam penghargaan ini adalah inovasi. Banyaknya inovasi yang dilakukan di DIJ membawa pencapaian tertinggi. Selain itu, inovasi, yang tak kalah pentingnya adalah kolaborasi yang dilakukan DIJ dengan piha-pihak lain. “Dua hal ini yang membawa DIJ masuk Klasifikasi Informatif,” katanya.

Cecep menambahkan, proses penilaian ini sudah cukup lama dilakukan. Ini merupakan bentuk kepatuhan terhadap UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia berharap DIJ bisa terus konsisten untuk menerapkan keterbukaan informasi dan inovatif.

Situasi pandemi Covid-19, kata Cecep tidak boleh menghentikan inovasi. Bahkan ini harus menjadi terobosan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, termasuk tentang penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIJ Rony Primanto Hari, mengatakan, apa yang dicapai ini menandakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan Pemda DIJ melalui Diskominfo selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama telah mendekati ideal, sejalan dengan amanat UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Monev tahun ini menyasar 348 BP yang terdiri dari tujuh kategori. Secara umum  monev menilai konten informasi sesuai UU KIP, inovasi, dan kolaborasi. Beberapa inovasi yang di antaranya aplikasi Sengguh yang menampilkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga mudah diakses publik,

inovasi layanan khusus bagi disabilitas, akses informasi via whatsapp, website, E-Lapor dan aplikasi Jogja Istimewa serta Jogjapass yang dibuat untuk memberikan informasi tentang penanganan Covid-19. Di aplikasi Jogjapass ini, pengguna bisa melihat riwayat kesehatan masing-masing dengan mengisi daftar pertanyaan yang ada. Aplikasi ini juga memudahkan untuk melakukan tracing kalau ada yang terkena Covid-19. Bahkan ke depan aplikasi ini bisa digunakan untuk memantau pergerakan lalu lintas dan wisatawan. Dalam memenuhi hak publik mendapatkan informasi tersebut, Pemda DIJ berkolaborasi dengan Komisi Informasi Daerah (KID) DIJ, pegiat keterbukaan, seniman lokal, akademisi, LSM, OPD, Forum PPID dan lainnya.

Pencapaian ini, kata Rony, masih perlu ditingkatkan lagi. “Capaian ini sebenarnya sudah luar biasa. Pada 2018 kita klasifikasi Kurang Informatif, pada 2019 Menuju Informatif, dan tahun ini bisa masuk Klasifikasi Informatif,” ujarnya.

Inovasi yang dilakukan, kata Rony, tidak ada artinya jika tidak ada partisipasi dari masyarakat. Rony menyebut salah satunya adalah aplikasi Jogja Istimewa yang sudah diundah oleh lebih dari 500.000 orang. “Aplikasi ini memang memberi informasi yang lengkap tentang DIJ. Contohnya, jika masyarakat ingin berwisata ke satu objek wisata di DIJ mereka bisa melihat lewat CCTV kondisi lalu lintas yang akan menuju ke sana,” katanya

Ketua KIP, Gede Narayana mengatakan, penganugerahan ini bukanlah ajang kontestasi, melainkan tolok ukur implementasi keterbukaan. “Target Badan Publik seharusnya adalah bagaimana agar setiap tahun ditetapkan sebagai Badan Publik Informatif,” ujarnya.

Awalnya Monev dilaksanakan dalam bentuk kompetisi untuk meraih rangking. Setiap Badan Publik Negara dikelompokkan dalam pengelompokan tertentu. Tidak peduli berapa nilai yang diperoleh, Badan Publik yang nilainya tertinggi dalam kelompoknya akan ditetapkan sebagai peringkat pertama. Begitu seterusnya sampai peringkat sepuluh. Peringkat pertama pada suatu kelompok tidak harus sama kualifikasi kualitas maupun kuantitas nilai dengan kelompok lainnya.

Mulai 2018 pengelompokan Badan Publik Negara dalam Monev tingkat pusat tidak mengalami perubahan namun terjadi perbedaan pada sistem penilaian. Monev bukan lagi untuk memeringkat Badan Publik Negara. Pemeringkatan diubah menjadi kualifikasi.

Terdapat lima tingkatan kualifikasi mulai dari kualifikasi tertinggi yaitu Informatif, Menuju Informatif, Cukup Informatif, Kurang Informatif, dan terendah kualifikasi Tidak Informatif.  Dengan model baru ini penilaian menjadi lebih fair. ”Daerah tidak perlu lagi menargetkan peringkat tertentu, melainkan Informatif sebagai yang merupakan klasifikasi tertinggi,” kata Gede. (*/sky)

Ekonomi