RADAR JOGJA – Rencana pemerintah menaikkan kembali cukai hasil tembakau (CHT) pada 2021 ditolak APTI. Kenaikan tersebut akan berdampak langsung ke petani tembakau. Terlebih mereka juga masih merasakan dampak pandemi Covid-19.

“Beban petani tembakau akan menjadi ganda, belum pulih karena Covid-19 sudah dibebani kenaikan cukai,” kata Ketua Umum APTI Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno dalam Rapimnas APTI yang berlangsung di DIJ mulai 24-25 November 2020.

Rapimnas diikuti perwakilan dari setiap DPD, seperti dari Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIJ dan Nusa Tenggara Barat hadir untuk membahas proyeksi pertanian tembakau ke depannya.

Soeseno menuturkan dalam Rapimnas, dibahas secara menyeluruh implikasi kenaikan cukai terhadap nasib petani tembakau ke depannya. Pada tahun depan pemerintah recananya akan menaikan CHT berkisar antara 17 persen sampai 19 persen.

Kenaikan tersebut dinilainya tidak rasional. Dia menyebut, jika pun ada kenaikan, rasionalnya sesuai dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. “Idealnya lagi tidak naik,” ungkapnya.

Ketua APTI Jawa Barat Suryana menambahkan, selain rencana kenaikan CHT, yang juga perlu diperhatikan terkait regulasi pertembakauan. Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang juga menempatkan rencana penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau sebagai salah satu program strategis. “Belum lagi kelangkaan pupuk,” ungkapnya.

Soeseno menambahkan, selama ini, petani tembakau di daerah hanya sekadar mengetahui bahwa kebijakan kenaikan cukai akan mengurangi permintaan tembakau dari pabrikan ke petani.

“Di Rapimnas ini kita memaparkan seluruh fakta tentang pertembakauan di lapangan, termasuk rencana kenaikan cukai, agar benar-benar clear. Bagaimana detail aturannya, pengaruhnya terhadap produksi, substitusinya. Intinya seperti apa rumitnya, petani harus punya gambaran, punya persepsi yang sama,” tegasnya.

Sementara itu, Sekjen APTI Wening Swasono, menuturkan dalam Rapimnas kali ini, diharapkan lahir kesepakatan bahwa Munas yang pada awalnya direncanakan pada akhir November 2020 dapat ditunda hingga Maret 2021.

Pertimbangannya, selain karena kurva Covid-19 yang juga belum melandai, masih banyak DPD yang belum melaksanakan musyawarah cabang (muscab).

“Dalam Munas APTI nantinya, dampak kenaikan cukai, sigaret kretek tangan (SKT) dan kemitraan petani menjadi sorotan utama,” ujarnya. (*/naf/ila)

Ekonomi