ELANG KHASRISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA
RADAR JOGJA – Ekonomi DIJ terguncang selama pandemi Covid-19. Diperlukan langkah-langkah taktis guna mengatasi pelemahan ekonomi di masa pandemi ini.
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ahmad Ma’ruf memperkirakan bahwa 2020 ini, ekonomi DIJ akan kontraksi. Kontraksi tersebut ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang minus. ”Di Triwulan II dan III saya yakin masih minus. Bahkan saya memproyeksi years on years (YoY) itu minus antara 2,2 persen,” jelas Ma’aruf dihubungi Radar Jogja, kemarin. (22/10).
Dia memproyeksikan dari proyeksi moderat, di DIJ akan kontraksi (YoY) minus 2,2. Minus tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling berdampak adalah sektor industri pariwisata. Apalagi pariwisata di DIJ tipenya pariwisata yang menghadirkan banyak orang. ”Dengan prokes sekarang ini, sulit untuk membangkitkan ekonomi DIJ di 2020,” ujar dia.
Faktor yang kedua, yakni melemahnya insdutri jasa, khususnya jasa pendidikan. Seperti diketahui bahwa multiplayer dari industri pendidikan cukup tinggi. Kehadiran mahasiswa dinilai menjadi penting. Tidak hanya berpengaruh besar karena bayar SPP-nya saja. Tetapi dampak pada ekonominya menjadi sangat serius. ”Karena mahasiswa tidak melakukan proses konsumsi atau jasa di DIJ,” jelasnya.
Disebutkan, faktor lain yakni adanya konsumsi masyarakat yang lemah sehingga, menyebabkan deflasi. Padahal selama ini sumbangan konsumsi masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi itu cukup besar, kurang lebih 50 persen.
Peneliti senior di Inspect Jogjakarta ini mengatakan, saat ini yang terpenting adalah bagaimana menyiasati pergerakan ekonomi ke arah positif. Menurutnya gerakan konsumsi produk lokal harus di prioritaskan. ”Dan jangan pernah berharap itu bisa bergerak setelah vaksin. Saya kira itu ada kemunduran dalam planning ekonomi,” jelasnya.
Diprediksi pemulihan ekonomi akan terlihat di tahun depan. ”Desember 2021 hitungan saya kita mampu tumbuh bisa sampai 4,5 persen,” tegasnya.
Menurutnya di masa pandemi saat ini, pelaku usaha terus berupaya berinovasi. Di sisi lain, konsumen juga akan tetap melakukan konsumsi. ”Hal yang menarik sebnarnya adalah sekarang bagaimana itu dipercepat,” jelasnya.
Tipe belanja pemerintah selama ini akan kuat spending-nya di triwulan III dan IV. Dia menambahkan, seharusnya pemerintah pusat maupun daerah itu harus speed up di triwulan I. Sehingga, di triwulan I sudah ada serapan yang jauh lebih tinggi dari triwulan I tahun sebelumnya, atau menyamai polanya di triwulan III tahun ini. “Kalau itu terjadi, akan bisa mempercepat perubahan,” ujarnya,
Dia mengatakan, pemerintah jangan sampai kehilangan momentum. Dia mendorong agar pemda segera melakukan proses lelang bulan ini. ”Paling telat lakukanlah awal November,” jelasnya. Sehingga, begitu memasuki awal tahun, dimulai kontrak kerja. ”Februari bisa pencairan. Jangan baru mau memikirkan kapan rencana lelang. Lah ini ketinggalan lagi,” papar dia. (cr1/bah)
