Radar Jogja – Reklame dan pedagang kaki lima (PKL) mendominasi pelanggaran peraturan daerah (Perda) di Kota Jogja. Meski jumlah yang diajukan untuk mengikuti sidang pelanggaran tindak pidana ringan (Tipiring) ke PN Jogja menurun.
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja mencatat dalam rentang 2018 dan 2019 pelanggaran yang paling banyak diajukan PN Jogja yakni penyelenggaraan reklame sebanyak 181 pelanggar. Jumlah ini menurun dari 2018 sebanyak 225 pelanggar. Menyusul penataan PKL di 2019 sebanyak 106 pelanggar dari sebelumnya 142 pelanggar pada 2018. Lalu bangunan gedung 46 pelanggar di 2019 dari sebelumnya hanya 29 pelanggar di 2018. Jumlah ini dari total keseluruhan 359 pelanggar menurun dari sebelumnya 2018 berjumlah 505 pelanggar. “Ya itu tiga terbesar jumlah pelanggar tahun ini,” kata Kepala Satpol PP kota Jogja, Agus Winarto di sela gelar hasil penegakan Perda Kota Jogja, kemarin (11/12).

Agus menjelaskan berdasarkan hasil penegakan Perda secara represif non yustisi dalam waktu dua tahun terakhir ini total keseluruhan ada sebanyak 9.877 pelanggaran terhadap sembilan Perda. Masing-masing pada 2018 yakni 3.742 pelanggaran dan 6.135 di 2019. “Dan reklame yang paling banyak,” ujarnya.
Penyumbang paling besar pelanggaran perda yaitu perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame. Tahun lalu telah menyumbang 2.676 jumlah pelanggaran, meningkat menjadi 5.021 di 2019. Baik reklame yang sudah mempunyai izin maupun reklame yang bentuknya kecil tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
Sedangkan pelanggaran perda terbesar kedua di tahun 2019 yakni penataan terhadap PKL. Ini melangggar perda Nomor 26 Tahun 2002 tentang penataan PKL yaitu sebanyak 842 di 2019 dan 515 di 2018. Dan terbesar ketiga 2019 pelanggaran terhadap perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung dengan jumlah 135 di tahun 2018 menurun di tahun 2019 yakni 92. “Saya kira kearifan lokal ini menjadi faktor variabel yang tidak bisa ditinggalkan,” jelasnya.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD Kota Jogja itu mengatakan, dalam upaya menegakkan perda kota Jogja ini dia berupaya mengajak seluruh elemen dengan pendekatan menggunakan upaya kearifan lokal. Seperti yang telah dilakukan adalah gerakan panca tertib. Agus menilai bahwa saat ini sedang menuju situasi bahwa Jogja akan menjadi tertib bersama masyarakat. “Jadi kita mulai dari dalam kampung untuk bagaimana lima tertib kemudian kita buat deklarasi dan rencana aksi yang kita sepakati bersama,” terangnya.
Sementara, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan bahwa pihaknya bersama kalangan legislatif sengaja membuat denda dengan nilai cukup tinggi. Misalnya pada sejumlah pelanggaran perda ketertiban umum (tibum) agar dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan nyaman di kota Jogja ini. “Ini senjata kami kemarin yang sudah dirumuskan bersama teman-teman DPRD untuk menjadi alat memaksa supaya orang tertib,” tegasnya.
Data dari PN Kota Jogja sendiri ada 586 perkara yang masuk pada 2018. Dan tahun ini sudah ada 498 perkara. Mayoritas kasus penegakan reklame, PKL dan minuman beralkohol. Untuk tipiring, perwakilan hakim dari PN Jogja Suparman menyebut, tidak pernah membebaskan pelaku. Dia mengaku, PN Jogja pernah menjatuhkan sanksi mihol dengan dendan Rp 47 juta dan reklame antara Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta. “Besaran denda dan hukuman bukan menjadi indikator orang menjadi jera,” ungkapnya. (cr15/pra)

Ekonomi