RADAR JOGJA  – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengharapkan koordinasi yang solid dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja untuk pengembangan Terminal Giwangan. Bahkan dalam waktu dekat, Kemenhub segera melakukan revitalisasi terhadap terminal yang berdiri sejak 2001 ini.

Penegasan ini disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi saat meninjau Terminal Giwagan, kemarin (29/5). Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, terminal harus diserahkan ke Kemenhub, khususnya perhubungan darat. Sementara Pemkot berkepentingan untuk menata lalu lintas pariwisata.

Menhub menyebut Terminal Giwangan merupakan lokasi yang legendaris. Lantaran memiliki fungsi strategis bagi Jogja yang merupakan destinasi wisata. Oleh karenanya, pemerintah pusat ingin memfungsikan terminal bersama Pemkot Jogja. “Ada satu koordinasi kurang maksimal,” ujarnya.

Budi berharap, tidak ada perpecahan pengelolaan Terminal Giwangan. Berdasar atas pemilikan Kemenhub dan Pemkot Jogja. Sebab itu justru akan menimbulkan duplikasi fungsi terminal. Diminta, dalam waktu sekitar seminggu untuk mendiskusikan ulang perencanaan pemisahan Terminal Giwangan. “Beri kesempatan bagi Kemenhub untuk mengevaluasi tempat-tempat ini. Dan dana yang akan dilakukan pada fungsi bermanfaat,” ujarnya.

Budi juga memuji bangunan Terminal Giwangan disebutnya cukup megah. Sehingga hanya diperlukan direnovasi tanpa pembangunan ulang. Tanpa pembongkaran gedung guna memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan gedung baru. “Ini saja cukup. Kami siap untuk melakukan support Rp 30 Miliar minimal kami siapkan untuk renovasi gedung,” sebutnya.

Budi pun mengapresiasi usulan Pemkot Jogja, terkait keinginan menata transportasi pariwisata. Menurut Budi, kolaborasi Kemenhub dan pemkot akan menciptakan one gate system melalui Terminal Giwangan. Sehingga terjadi integrasi antara angkutan kota, antarkota, dan pariwisata. “Jadi bus wisata masuk sini. Kemudian beralih ke angkutan perkotaan. Supaya orang bisa keliling Jogja,” jelasnya.

Ditegaskan, harus terjalin kolaborasi solid antara pemerintah pusat dan pemkot. Pasalnya, keduanya memiliki tujuan untuk melayani masyarakat. Sehingga seharusnya dapat dilakukan bersamaan, bukan berjalan masing-masing. “Kami tidak ingin, dana yang disalurkan di sini tidak dapat melayani masyarakat dengan baik,” Budi menekankan.

Turut mendapat sorotan, penyewaan kios yang karut-marut. Penerima hak sewa justru menyewakan ulang kiosnya pada orang lain. “Jadi tetap bersama. Perbaiki, dan pengelolaannya saling bisa berkontribusi. Kehadiran pemerintah untuk pembenahan terminal ini bisa cepat. Sehingga wajah Jogja sebagai kota pariwisata jadi terlihat lebih bagus,” serunya.

Penjabat Wali Kota Jogja Sumadi mengaku melakukan komunikasi dengan Dirjen Perhubungan Darat. Akan dikomunikasikan, terkait upaya integrasi pengelolaannya. Berikut kaitannya dengan rencana perawatan dan rehabilitasi. “Untuk kami coba anggarkan di tahun mendatang, syukur nanti saat ada anggaran perubahan,” tandasnya. (fat/din)

DIJ