RADAR JOGJA – DPRD Kota Jogja dorong Pemkot Jogja maksimalkan sosialisasi anggaran keringanan tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Guna memberi informasi masif bagi wali murid yang mengalami kesulitan.

Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja, Muhammad Ali Fahmi mengatakan, wali murid kerap menemui persoalan. Saat sebelum ujian sekolah maupun akhir tahun ajaran sekolah. Terkait masih adanya tunggakan SPP siswa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja tahun 2022 dianggarkan Rp 1.032.215.000. Khusus untuk memberikan subsidi keringanan tunggakan SPP siswa ber-C1/KK Kota Jogja. Dengan syarat bersekolah di swasta dalam DIJ dan bukan pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). “Sedangkan siswa di sekolah negeri dan siswa ber-KMS sudah dapat subsidi biaya pendidikan tersendiri,” paparnya,kemarin (29/5).

Menurut Fahmi, ketersediaan anggaran untuk keringanan tunggakan SPP ini perlu disosialisasikan lebih massif. Oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Jogja. Mengingat masih adanya orang tua siswa yang kesulitan. Dalam pelunasan SPP, tapi belum mengetahui adanya fasilitas tersebut. Terlebih lagi saat ini masih pandemi Covid-19. “Juga menjadi salah satu faktor masih ada tunggakan SPP,” lontar pria asal Kotagede itu.

Disdikpora telah melakukan sosialisasi ke sekolah swasta, RT, RW, PKK, dan media lainnya. Namun disarankan, perlunya dibuat pusat informasi di Disdikpora secara online khusus untuk melayani permasalahan tunggakan SPP. Sehingga orang tua siswa akan mendapatkan informasi yang jelas dan detail.

Politisi Fraksi PAN ini turut membeberkan, fasilitasi untuk siswa C1 Kota Jogja, dimulai untuk lulusan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedangkan tingkat SD, yang dapat mengakses adalah siswa kelas 2 naik kelas 3, kelas 4 naik ke kelas 5 dan lulus SD. Tingkat SMP untuk siswa kelas 7 naik ke kelas 8 dan lulus SMP.

Sedangkan SMA/SMK bagi siswa kelas 10 naik ke kelas 11 dan lulus SMA/SMK, termasuk siswa Kejar Paket A, B dan C. Selain itu, siswa SD, SMP, SMA/SMK yang telah lulus sebelum 2022. “Sosialisasi yang semakin maksimal, kami berharap semua orang tua siswa se-Kota Jogja yang kesulitan dalam pembayaran SPP dan masuk dalam kriteria tersebut agar dapat segera mengakses fasilitas ini,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Disdikpora Kota Jogja, Budi Asrori membenarkan adanya program sokongan bagi wali murid dalam membayar tunggakan SPP. Bahkan program yang dimaksud oleh Fahmi sudah berjalan sejak lama. “Tahun 2010 sudah ada,” tandasnya. (fat/pra)

DIJ