RADAR JOGJA – Belum turunnya level pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di DIJ, jadi perhatian Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X. Di antaranya karena pelaksanaan vaksinasi yang belum maksimal. Termasuk capaian vaksinasi di Bantul dan Gunungkidul.

Dari pengamatannya selama ini, pelaksanaan vaksinasi belum maksimal. Di antaranya waktu vaksinasi, yang rerata hanya sampai siang.HB X meminta agar pelayanan vaksinasi di daerah tak hanya dibuka sampai pukul 12.00 siang saja. Sehingga terkadang warga tak sempat menuju tempat pelayanan vaksinasi.

Sebaiknya layanan vaksinasi dibuka hingga sore tepatnya sampai pukul 17.00 agar pelayanan vaksinasi bisa menjaring lebih banyak sasaran. “Tapi kalau pukul 12.00 bubar nggak akan selesai-selesai. Mestinya kalau mau mengejar ya pagi sampai pukul 17.00 sore baru selesai,” jelasHB saat ditemui di Kompleks Kepatihan, kemarin (7/10).

Raja Keraton Jogjakarta itu juga menekankan agar vaksinasi jangan seperti model jam makan. Artinya memang harus konsisten sampai sore. “Jangan kayak model sarapan pagi, makan siang, makan malam. Jam kerja ya repot, itu saja. Itu wewenang ada pada kepala daerah setempat. Kami hanya memfasilitasi saja,” tandasnya.

Terkait capaian vaksinasi, HB X memberi perhatian khusus terkait pelaksanaan vaksinasi. Terutama di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Dua kabupaten ini memang masih tergolong minim dalam hal cakupan vaksinasinya jika dibandingkan dengan wilayah lain di DIJ. Pemprov DIJ mengklaim, cakupan vaksinasi di DIJ secara umum telah melampaui 83 persen. Namun untuk Bantul dan Gunungkidul cakupannya masih berkisar di angka 60 persen. Kemudian disusul Kabupaten Sleman dan Kulonprogo sekitar 70 persen.

Hanya Kota Jogja saja yang cakupan vaksinnya melampaui 100 persen. Dari data-data tersebut, HB X meminta kepada pemkab untuk mengoptimalkan segala potensi maupun sumber daya yang dimiliki.

Sebab, selain memiliki tenaga kesehatan di Puskesmas, pelaksanaan vaksinasi juga didukung oleh sumber daya yang dimiliki TNI maupun Polri. “Sebetulnya itu tergantung bagaimana mengkonsolidasikan potensi saja. Ya TNI sama polisi kan back up nakesnya dan sebagainya. Kemudian di sana ada Puskesmas ya jadi mestinya itu bisa dikonsolidasikan,” jelas. Lebih lanjut, (kur/pra)

DIJ