RADAR JOGJA – Upah minimum provinsi (UMP) DIJ yang terendah di Indonesia menjadi salah satu fokus kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIJ. Apalagi dalam dua bulan ke depan saat perhitungan UMP dan UMK di DIJ 2022.

Ketua DPD KSPSI DIJ periode 2021-2026 Ruswadi mengatakan, untuk penentuan besaran upah bisa sesuai dengan PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan bisa dilaksanakan. Terlebih saat ini masih pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua sektor. Paling tidak, Ruswadi berharap tetap ada kenaikan seperti tahun lalu. UMP DIJ 2021 sebesar Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen, Rp 60.392 dari UMP 2020. “Tahun lalu saat daerah lain tidak naik, kami dorong melalui Gubernur maupun GKR Hemas, supaya tetap ada kenaikan dan disetujui,” katanya usai Konferda DPD KSPSI DIJ, Minggu (26/9).

Ruswadi menyebut, yang menjadi perhatian paling tidak besaran UMP maupun UMK di DIJ tidak ketinggalan dari daerah sekitarnya. Dia mencontohkan, seperti UMK Sleman sebesar Rp 1.903.500 yang lebih rendah dibandingkan UMK Magelang sebesar Rp 1.914.000 atau UMK Klaten Rp 2.011.514. Ruswadi berharap dalam penentuan UMP dan UMK juga memperhatikan daerah perbatasan. “Usulan pengupahan tidak muluk-muluk, ada kabupaten tetangga Magelang dan Klaten yang lebih tinggi,” tuturnya.

Hal lain yang jadi perhatiannya terkait kebijakan selama PPKM ini. Di antaranya kebijakan pembatasan jumlah karyawan yang masuk kerja. Dia menyebut, untuk sektor manufaktur, pekerjaannya tidak bisa dikerjakan di rumah. Apalagi jika pembayaran upah berdasarkan jam kerja. Ditambah lagi, saat ini ada wacana penerapan ganjil genap nomor polisi untuk mengurangi mobilitas masyarakat. “Pertanyaannya kalau nopol pas dilarang melintas, berarti hari itu dia libur dan tidak ada pemasukan,” kritiknya.

Anggota DPD KSPSI DIJ Waljid Budi Lestarianto juga mengingatkan dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja. Dia mencontohkan seperti jumlah keanggotaan yang tercatat di DPD KSPSI DIJ, yang pada lima tahun lalu tercatat 95 ribu pekerja, tapi saat validasi terakhir tinggal 27.150 orang. Dikhawatirkan dampak pandemi, jumlah pekerja yang dirumahkan hingga kena PHK bertambah. “Seperti sektor andalan DIJ, pariwisata, sampai sekarang banyak pekerja yang dirumahkan dengan gaji 25 persen atau bahkan tak digaji,” ungkapnya.

Pembina KSPSI DIJ GBPH Prabukusumo, yang hadir dalam Konferda turut menyampaikan harapan agar para pengurus baru mampu menjadi penyeimbang antara perusahaan dan buruh. Terutama untuk memastikan kelanjutan perusahaan tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.“Tidak boleh bela manajemen atau buruh saja, harus seimbang meski hal tersebut tak mudah,” harapnya. (pra)

DIJ