RADAR JOGJA – Serius tapi santai. Itulah kesan yang terasa dalam dialog dan silaturahim keliling (darling) yang digelar Paguyuban Kawasan Malioboro bekerja sama dengan DPW APKLI DIJ, Senin (29/3/2021).

Acara itu kian gayeng dengan hadirnya tokoh-tokoh penting yang peduli dengan suasana khas Malioboro di Rumah Makan Lombok Ijo, Jogja, siang itu. Turut hadir para ketua paguyuban pedagang kaki lima (PKL) se-DIJ. Serta ketua paguyuban PKL kawasan Malioboro.

Direktur LKBH UII Dr Bambang Sutiyoso mengawali pembukaan acara dengan cerita singkat tentang lembaga bantuan hukum yang dipimpinnya.

Menurut Bambang, lembaga yang dipimpinnya LKBH UII adalah LBH tertua milik kampus di Indonesia itu yang berdiri sejak 1976 sampai sekarang.

Bambang menegaskan, LKBH UII selalu siap membantu masyarakat yang mencari keadilan. Baik perseorangan maupun lembaga. Bahkan, bagi warga yang secara ekonomi tidak mampu. “Sepenuhnya gratis,” ujarnya yang disambut aplaus hadirin.

Bambang menyatakan kesediaannya membantu koperasi PKL, serta melayani konsultasi dan mendampingi. Bahkan Bambang menyarankan agar ke depan bisa sijalin kerja sama untuk membuat semacam in house training bagi warga Malioboro.

Hal senada disampaikan Ketua Komisioner Ombudsman DIJ Dr Suryawan Raharjo. Bantuan akan diberikan sesuai tugas dan fungsi lembaganya.

Dikatakan, selama tiga tahun belakangan ini lembaganya telah menangani 1.122 kasus. Baik berkaitan pelayanan publik yang digawangi oleh pemerintah daerah. Maupun lembaga swasta yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik.

Pada kesempatan itu, Ketua DPD APKLI Kota Jogja Wawan Sehendra turut meminta bantuan LKBH UII untuk membantu auoervisi dan merevisi perjanjian dengan salah satu bank yang dinilai memberatkan atau merugikan koperasi PKL.

Wawan minta bantuan ombudsman dan LKBH UII terkait beragam relokasi yang sangat mungkin menimpa PKL.

Desio, salah seorang ketua pengurus paguyuban pedagang lesehan mengungkapkan terima kasih kepada penyelenggara dan narasumber. “Selain membuka wawasan, acara ini juga menjawab permasalahan yang sedang dihadapi beberapa pedagang kuliner di kawasan Malioboro,” ungkapnya.

Sedangkan Dodi dari Koperasi Tridharma menyampaikan kesulitan perizinan. Sebab, keberlangsungan PKL Mioboro harus didukung surat tidak keberatan dari toko. Selain itu, saat ini belum ada kepastian perpanjangan izin yang telah habis masa berlakunya bagi PKL.

Terkait hal tersebut, baik ombudsman dan LKBH UII satu suara. PKL disarankan untuk berdialog secara kekeluargaan dengan pemilik toko. Sementara itu, kepada pemerintah daerah disarankan menjadi mediator sekaligus mencarikan solusi terbaik.

Mukhlas Madani selaku inisiator acara mengaku puas dengan dialog yang berlangsung. Apalagi menyangkut tindak lanjut kerja sama dalam pendidikan kesadaran hukum, konsultasi, dan pendampingan dengan LKBH UII maupun Ombudsman DIJ. “Tentu saja dalam batasan tertentu yang dibenarkan peraturan,” katanya.

Acara darling akan dilakukan rutin setiap bulan sekali. Dengan menghadirkan perwakilan lembaga negara, swasta, masyarakat, maupun universitas.(yog)

DIJ