RADAR JOGJA – Pelantikan 10 pejabat eselon II/a dan II/b termasuk bedol desa tujuh kepala biro dinilai tidak menyelesaikan masalah. Sebab, akar dari persoalan penataan kelembagaan di Pemprov DIJ adalah lambatnya pengisian sejumlah jabatan. Imbasnya, banyak jabatan sengaja dibiarkan kosong.
“Nyata meski ada pelantikan 10 pejabat masih menyisakan masalah. Sekarang yang lowong justru membengkak menjadi 11 jabatan,” kritik Ketua Komisi C DPRD DIJ Arif Setiadi Selasa (2/3).

Adapun 11 jabatan itu meliputi enam kepala biro, dua wakil kepala dinas, satu kepala dinas, seorang kepala badan dan satu staf ahli gubernur. Enam biro itu yang bakal lowong tanpa dipimpin kepala biro definitif itu meliputi biro organisasi, biro hukum dan biro tata pemerintahan.

Kemudian biro bina mental spiritual, biro pemberdayaan masyarakat serta biro perekonomian dan sumber daya alam (SDA). Meski Kepala Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan Sukamto digeser menjadi kepala badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol), posisi kepala biro tidak lowong. Sebab kursi yang ditinggalkan Sukamto diisi Bambang WS, semula wakil kepala Dinas PUP-ESDM DIJ.

“Justru yang sekarang kosong tidak punya pejabat definitif adalah Dinas PUP-ESDM. Kepala dinas dan wakilnya sama-sama kosong,” sesal Arif.
Politisi PAN asal Gunungkidul ini mempertanyakan dikosongkannya dua jabatan Dinas PUP-ESDM DIJ secara sekaligus. Padahal instansi yang mengurusi masalah infrastruktur itu tergolong lembaga strategis. “Kenapa dua-duanya harus dikosongkan. Kenapa pula Dinas PUP-ESDM termasuk sering dipimpin pelaksana tugas (Plt),” ungkapnya.

Kekosongan itu terjadi menyusul pensiunnya Kepala Dinas PUP-ESDM DIJ Hananto Hadi Purnomo sejak 1 Maret 2021. Hari ini Wakil Kepala Dinas PUP dan ESDM DIJ Bambang WS digeser menjadi kepala biro.

Pengalaman Dinas PUP-ESDM DIJ dipimpin Plt terjadi pada pertengahan 2017. Saat itu Kepala Dinas PUP-ESDM DIJ Rani Sjamsinarsi pensiun. Pemprov tidak kunjung mendapatkan pengganti. Baru pada 2019, Hananto ditunjuk menjadi kepala dinas. Dua tahun berjalan, kini instansi yang berlokasi di Jalan Bumijo ini kembali dikepalai seorang Plt.

Arif mendesak agar posisi kepala dan wakil kepala Dinas PUP-ESDM DIJ harus segera diisi. Apakah diisi dengan cara pergeseran atau lewat lelang terbuka, pemprov dipersilakan memilihnya. “Terpenting jangan dibiarkan kosong terlalu lama. Jangan sampai kekosongan itu sampai berulang tahun,” sindirnya.
Selain kepala dan wakil kepala Dinas PUP-ESDM, kekosongan jabatan terjadi pada kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA), kepala dinas kebudayaan, wakil kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga serta staf ahli gubernur.

Sedangkan enam biro meliputi kepala biro organisasi, kepala biro hukum, kepala biro tata pemerintahan, kepala biro bina mental spiritual, kepala biro pemberdayaan masyarakat serta kepala biro perekonomian dan sumber daya alam (SDA).

Enam kepala biro tersebut mengalami promosi dari eselon II/b ke eselon II/a. Kepala Biro Organisasi YB Jarot Budi Harjo menjadi kepala badan diklat, Kepala Biro Hukum Dewo Isnu Broto “naik kelas” sebagai asisten pemerintahan serta Kepala Biro Tata Pemerintahan Sugeng Purwanto promosi menjadi kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan.

Berikutnya Kepala Biro Bina Mental Spiritual Maladi dan Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Etty Kumolowati diangkat sebagai staf ahli gubernur. Terakhir Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Ni Made Dwipanti Indrayanti menjadi kepala dinas perhubungan.

Senada dengan Arif, Anggota Komisi A DPRD DIJ Sutemas Waluyanto menyoroti pola pengisian jabatan eselon II/a dan II/b yang berubah-berubah setiap tahun. Menurut dia, sistem dan aturan mainnya tidak pernah pakem. “Lihat saja aturan lelang sejak 2017 sampai 2019. Lima kali lelang, lima kali ganti aturan. Sekarang yang keenam, dengan cara bedol desa kepala biro,” ujarnya.

Selain itu, lambannya pengisian jabatan membuat kosongnya sejumlah posisi sampai menumpuk. Kekosongan hingga 11 jabatan di mata Sutemas tidak layak dipertahankan. “Itu akan berdampak pada pelayanan publik,” cetus mantan ketua pansus pengawasan pelayanan publik DPRD DIJ ini.

Dalam kesempatan itu, Sutemas juga menyoroti terus dikosongkannya jabatan wakil kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga (dikpora). Sejak lembaga wakil kepala dinas dikpora diresmikan 2 Januari 2019, posisi itu belum pernah sekalipun terisi.

Seolah-olah dibiarkan untuk sengaja dikosongkan. Sutemas mengaku pernah mempertanyakan kosongnya jabatan wakil kepala dinas dikpora itu dalam rapat kerja dengan Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji.

“Dari banyak pertanyaan hanya soal wakil kepala dinas dikpora itu yang tidak dijawab. Apakah Pak Sekprov lupa menjawab atau sengaja tidak berkenan menjawab saya tidak tahu. Walahuallam,” kata politisi asal Kalasan, Sleman ini. (kus/pra)

DIJ