RADAR JOGJA – Keberadaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 1/2021 tentang Pengendalian Penyampian Pendapat di Muka Umum menuai pro dan kontra. Keberadaan aturan tersebut tengah dikaji Ombudsman Republik Indonesia (RI) wilayah DIJ, setelah dilaporkan oleh Aliansi Rakyak untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) beberapa waktu lalu.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah DIJ, Budi Masturi belum memberikan rekomendasi apakah Pemprov DIJ perlu melakukan revisi Pergub Nomor 1/2021 tersebut. Sejauh ini, Ombdusman RI telah memanggil perwakilan Pemprov DIJ untuk dimintai penjelasan terkait Pergub tersebut. Ketika itu yang datang, Kabiro Hukum Setprov DIJ, Dewo Isnu Broto.
”Kami memanggil Kabiro Hukum Setprov DIJ ini guna meminta kejelasan atas tahapan penyusunan pergub tersebut,” kata Budi.

Sekitar satu jam, Ombudsman RI wilayah DIJ meminta penjelasan kepada Dewo. Intinya menanyakan hal teknis di antaranya proses rapat dalam penyusunan pergub tersebut. Termasuk, siapa saja yang terlibat, proses kajian, serta bagaimana penyusunan substansi dari pergub tersebut bagaimana.
Beberapa poin dalam pergub tersebut, sebut Budi, mengundang pertanyaan Ombudsman. Salah satunya adalah soal pengaturan jarak aksi unjuk rasa. ”Kenapa harus ada jarak 500 meter dari objek vital dan penggunaan suara sekian desibel, ini kan aneh,” jelas Budi.

Budi mengatakan, bila tujuan dari poin tersebut untuk melindungi kawasan heritage, maka dalam waktu dekat akan memanggil Kundha Kabudayan (Dinas Kebudayaan) DIJ dan meminta pendapat ahli terkait pengaturan dan fungsi kawasan heritage. ”Ini kan masalah heritage, kami berencana meminta penjelasan terkait pengaturan kawasannya,” tegas Budi.

Disinggung mengenai indikasi pelanggaran HAM maupun dugaan maladministrasi seperti yang dipersoalkan oleh sejumlah aktivis di Jogjakarta, Budhi belum dapat menyimpulkan hal itu. “Tentunya dalam mengkaji harus komprehensif, jadi kami belum menyimpulkan soal itu,” terang Budhi.
Akan tetapi, Ombudsman RI wilayah DIJ memiliki porsi untuk memberikan rekomendasi mulai dari mengubah petunjuk teknis, petunjuk pelaksana hingga merevisi pergub tersebut apabila muncul indikasi maladministrasi dan pelanggaran HAM.

Sementara itu, Dewo Isnu Broto menegaskan pihak Pemprov DIJ sama sekali tidak pernah mengeluarkan larangan demo, seperti yang dilaporkan oleh sejumlah aktivitas di DIJ. ”Teman-teman tetap boleh demo, tidak ada larangan dalam penyampaian pendapat,” jelasnya.

Hanya, lanjut Dewo, untuk di Malioboro sudah diatur. Dimana penyampaian pendapat diatur dalam Undang-Undang No 9 tahun 1998.”Keluarnya Pergub tindak lanjut dari UU tersebut,” jelasnya.

Sedangkan aturan dari UU nomor 9 antara lain Kepres Nomor 63/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. Dimana, Malioboro, Istana Negara dan Keraton masuk ke dalam obyek vital yang diatur.

Adanya pergub tersebut lanjut Dewo, sebagai upaya pencegahan terjadinya benturan antara masyarakat dan pengunjuk rasa. “Kami mencoba berikan keamanan kepada pengunjuk rasa, boleh masuk dan tetap demo, tapi dengan perwakilan,” tandas Dewo. (kur/bah)

DIJ