RADAR JOGJA – Pemerintah pusat sudah memutuskan memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro jilid II Jawa-Bali hingga 8 Maret mendatang. Pemkab dan pemkot di DIJ tak punya pilihan lain selain mengikutinya.

Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, aturan resmi terkait perpanjangan PPKM mikro, yang di DIJ dimodifikasi menjadi pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM), selama dua pekan masih menunggu petunjuk teknis dari pemprov. “Kami ngikutin pusat dan provinsilah, karena sekali lagi kalau tidak sama penerapannya akan susah. Makanya kita ikuti akan efektif kalau ini serentak,” katanya di Kompleks Balai Kota Senin (22/2).

Tapi HP mengingatkan, kepatuhan terhadap intruksi atasan menjadi hal penting agar pengendalian kasus Covid-19 yang dilakukan serentak bisa efektif menekan sebaran dan memutus rantai virus korona. Kebijakan yang seragam dinilai memudahkan dalam upaya penekanan sebaran kasus dan penertiban di lapangan.

Mantan wartawan itu juga mengklaim, empat minggu PTKM di Kota Jogja cenderung menurun kasus terkonfirmasi positif dalam bulan terakhir. Dijabarkan, Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Jogja itu bahwa jumlah kasus baru per minggu pada bulan Januari pernah mencapai 501 kasus. Saat ini, jumlah kasus per minggu menjadi 280 kasus pada bulan Februari. Sayangnya HP tidak menyebutkan jumlah sampel yang dites. “Kalau dilihat dari puncak kasus di Januari sudah turun sampai separuhnya,” klaimnya.

Sementara, Kepala Satpol PP Kota Jogja, Agus Winarto mengatakan selama penerapan PTKM telah menindak 139 pelanggar protokol kesehatan (prokes). Sebagian besar pelanggaran adalah adanya kerumunan pembeli atau antrian layanan pesan antar. Mereka yang melanggar langsung dilakukan pembinaan dengan menulis surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. “Belum ada yang kami sanksi sampai pentupan,” katanya.

Klaim yang sama juga diutarakan Plh Bupati Sleman Harda Kiswaya. Menurut dia, Sleman yang semula berada di zona merah, kini mulai menurun. Ada yang berubah zona hijau dan kuning. Angka kasus pun semakin landai. Nah, terkait evaluasi kasus, masyarakat diimbau agar terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Masker wajib digunakan. Cuci tangan, jaga jarak dan hindari kerumunan tak boleh diabaikan. “Kalau pakai masker, saya rasa ketaatan masyarakat sudah tinggi,” bebernya.

Kepala Dinas Kesehatan Sleman Joko Hastaryo mengatakan, jika mengacu pada PTKM Mikro intruksi Kementrian Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021, di Kabupaten Sleman tidak ada zona merah maupun orange. Melainkan ada zona kuning dan hijau. Karena kriteria dalam satu RT bisa dikatakan zona merah apabila terdapat 10 lebih rumah yang positif terpapar Covid-19. “Kalau RT dalam pengertian angka reproduksi efektif itu akan menghitung tiga parameter. Tambahan angka kasus baru, kesembuhan dan kasus meninggal, itu hanya dihitung sampai tingkat kalurahan,” terangnya.

Dan jika mengacu pada parameter (instruksi Kemendagri, red), maka sudah dalam kategori berbahaya. Sebab, di Kabupaten Sleman ini dalam satu RT hanya terdapat 25 sampai 30 RT saja. “Kalau angka positif rate kita tinggi. Dihitung dari jumlah sampel swab yang diperiksa hasil positifnya hanya yang bergejala,” ucap Joko.

Di Kulonprogo, Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kulonprogo, Fajar Gegana menyebut ada dua hal yang menjadi sorotan, yakni masih adanya posko yang tidak dijaga selama 24 jam. Serta belum ada tindakan serius terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi menjadi klaster penularan.”Dari pantauan kami semua posko memang sudah terbentuk, namun yang ada di zona hijau kami lihat belum optimal karena biasanya belum ada tindakan serius dan tidak rutin dijaga. Mungkin karena zona hijau mereka kemudian masih merasa aman, ” ungkap Fajar.

Terkait dengan evaluasi tersebut, Wakil Bupati Kulonprogo itu mengaku akan lebih mendorong optimalisasi peran dan tugas posko yang sudah ada di tiap kalurahan. Terlebih seiring dengan adanya kebijakan perpanjangan PPKM mikro oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dilakukan guna mengantisipasi wilayah yang sebelumnya ke zona hijau berubah menjadi kuning atau oranye.

Jumlah posko PPKM Mikro di Kulonprogo sendiri sudah berjumlah 88 buah. Jumlah itu tersebar di seluruh kalurahan dengan tiap wilayah setidaknya memiliki satu posko.”Peran posko di tiap wilayah ini harus optimal, jadi jangan menunggu zonanya sampai kuning atau orange dulu baru optimal,” terang Fajar. (inu/mel/wia)

DIJ