RADAR JOGJA – Kelangkaan pupuk subsidi menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi petani. Proses penyaluran pupuk subsidi juga belum optimal. Tingkat keterserapannya dianggap masih rendah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIJ Syam Arjayanti mengungkapkan, ketersediaan pupuk bersubsidi di daerah sebenarnya masih mencukupi. Namun penyalurannya belum dilakukan secara optimal.

“Kalau kita lihat di beberapa tempat itu ada (ketersediaan pupuk). Sebenarnya bukan kelangkaan, tetapi mungkin dalam hal pemanfaatan Kartu Tani. Petani belum masuk kelompok, sehingga tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi,” jelasnya.

Syam menjelaskan, tingkat keterserapan segala jenis pupuk di DIJ sendiri tak ada yang mencapai 90 persen. Misalnya pupuk urea bersubsidi pada 2020 ini hanya terserap 56,16 persen dan pupuk ZA bersubsidi baru terserap 62,84 persen. Jenis pupuk lain sepert pupuk SP-36 terserap 75,16 persen, NPK sebesar 74,53 persen, dan pupuk petragonik 79,09 persen.

Dia menjelaskan, Kartu Tani menjadi syarat penebusan pupuk bersubsidi sekaligus memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran. Namun masih ada sebagian petani yang tidak memiliki Kartu Tani, karena mereka tidak tergabung dalam kelompok tani.

Berdasarkan data DPKP DIJ, saat ini terdapat sekitar 400 ribu petani di DIJ, 313.795 diantaranya telah memiliki memiliki Kartu Tani. Peserta Kartu Tani paling banyak ada di Kabupaten Gunungkidul yakni mencapai 144.461 petani, Sleman 67.637 petani, Kulonprogo 51.224 petani, Bantul 50.349 petani, dan Kota Jogja 124 petani.

“Di tahun-tahun sebelumnya banyak duplikasi, orang meninggal juga masih terdata. Solusi agar tepat sasaran adalah pendataan dengan aplikasi berbasis NIK,” paparnya.

Dekan Fakultas Pertanian UGM Jamhari menjelaskan, berdasarkan kajian dan penelitian yang pernah dilakukan di Kabupaten Bantul, tidak ditemui adanya kelangkaan pupuk di tingkat distributor.

Hasil penelitan itu menyebut bahwa petani seringkali menggunakan pupuk melebihi kebutuhan. Padahal penggunaan pupuk berlebih tidak berpengaruh signifikan pada hasil produksi pertanian. “Kelangkaan terjadi karena petani over (kelebihan) menggunakan pupuk,” urainya.

Jamhari mencontohkan, mengacu anjuran pemerintah, penggunaan pupuk urea idealnya 25-30 kg tiap satu hektare. Namun di lapangan penggunannya bisa mencapai 76 kg per hektare. Juga pada penggunaan KCL, ketentuannya 10 kg per hektare. Namun pemakaian di lapangan 25 kg per hektare. “Kelebihannya rata-rata mencapai 400 persen, padahal penggunaan urea yang tinggi tidak menjamin produksi,” katanya.

Jamhari mengimbau kepada petani untuk melakukan efisiensi. Atau melakukan pemupukan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. “Dikurangi sesuai anjuran lalu ditambah pupuk alternatifnya. Pupuk urea dikurangi ditambah pupuk alternatif,” tandasnya.

Selain pengembangan dan pemanfaatan pupuk alternatif, juga diperlukan adanya upaya peningkatan skala usaha melalui pengelolaan usaha tani bersama. “Karena petani skala kecil sering tidak sadar dosis pemupukan berlebih,” tuturnya. (tor/laz)

DIJ