RADAR JOGJA – November ini disalurkan BST tahap delapan. Kepada sekitar 60.950 KPM di Kabupaten Sleman, Kota Jogja, dan lima kecamatan di Bantul. Menghindari kerumunan, kali ini penyaluran melalui kantor pos di kecamatan atau di kantor kecamatan maupun desa yang telah disepakati.

Kepala Kantor Pos Besar Jogjakarta Arif Yudha Wahyudi mengatakan, dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) kali ini akan mengandalkan berbasis komunitas. Supaya bisa lebih mempercepat prosesnya dan tidak menimbulkan kerumunan di kantor pos. “Cara penyaluran, kami mengunjungi desa-desa. Misal dalam satu hari dua jam di desa ini, tiga jam kemudian desa ini.  Itu untuk mempercepat penyaluran, jadi orang tidak datang ke kantor pos. Bisa dilayani lebih dekat,” kata dia Senin (9/11).

Arif mengatakan, untuk itu sudah dilakukan komunikasi terlebih dahulu dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk pengaturannya. Menurut dia, biasanya strategi ini memanfaatkan kantor kecamatan atau kantor desa yang memiliki space lebih luas. “Tempatnya cari yang lebih luas dan paling dekat dengan masyarakat,” ucapnya.

Arif mengatakan, strategi tersebut digunakan untuk penyaluran di Kabupaten Sleman dan lima kecamatan yang ada di Bantul, yakni Sewon, Kasihan, Banguntapan, Sedayu, dan Piyungan. Sedangkan di Kota Jogja, proses penyaluran memanfaatkan tiga kantor pos tingkat kecamatan.

Arif mengatakan untuk penerima yang berhalangan hadir saat jadwal utama tetap bisa mengambil di kantor pos tingkat kecamatan. Dalam penyaluran kali ini tidak dilakukan dalam satu atau dua hari saja. “Tapi beberapa hari, sehingga mereka yang sedang berhalangan mengambilnya bisa di hari lain,” katanya.

Sedang Kepala Dinas Sosial DIJ Endang Patmintarsih mengatakan, BST dari Kementerian Sosial disalurkan sejak April lalu kepada 152.224 KPM di DIJ. Ia menyebut sudah tahap ke-7 sampai Oktober lalu yang diberikan.

Endang mengatakan, untuk besaran BST ini pada tiga bulan awal, yakni April, Mei, dan Juni sebesar Rp 600 ribu yang diterima setiap KPM. Sedangkan Juli hingga Desember 2020, setiap bulannya Rp 300 ribu.

Endang mengatakan, cara penyalurannya yakni dari Kementerian Sosial bekerja sama dengan beberapa bank, seperti BNI, BRI, BTN, Mandiri, dan Kantor Pos. Menurutnya, semua proses tetap terpantau dan setiap bulannya ada laporan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Dinas Sosial DIJ. “Jadi ada laporan ke Dinas Sosial (DIJ),” ucapnya. (pra)

DIJ