RADAR JOGJA – Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengimbau kepada kepala daerah untuk memaksimalkan penyerapan Anggaran Belanja dan Pendatan Daerah (APBD) di triwulan ke IV ini. Program-program OPD yang menyangkut kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas.

HB X menjelaskan, berdasarkan hasil laporan triwulan ke III ini,  APBD perubahan memang difokuskan untuk kesehatan masyarakat. APBD harus secara maksimal segera selesaikan realisasinya sebelum akhir tahun. “Program-program harus dilaksanakan secara maksimal karena DIJ bahkan sudah mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar minus 6,7 dalam kuartal kedua,” ungkap HB X saat rapat Koordinasi Pengendalian Daerah (Rakordal) DIJ Triwulan III di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan.

HB X berharap agar percepatan realisasi ini bisa diwujudkan supaya DIJ bisa mencapai target angka pertumbuan ekonomi menjadi minus 1 atau bahkan surplus. “Tidak ada pilihan lain kecuali APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota dimaksimalkan dalam bentuk bantuan, maupun penyelesaian program-program yang memang sudah dimasukkan di dalam APBD perubahan. Tidak ada kekuatan lain yang bisa menopang mengurangi minus dari pada pertumbuhan ekonomi di DIJ itu sendiri,” jelasnya.

Terkait sisa anggaran yang ada di kabupaten/kota, harus dimanfaatkan sesuai dengan porsinya. HB X menginstruksikan agar tidak ada penundaan penyaluran BLT. Sehingga masyarakat miskin memiliki jaminan pemasukan hingga akhir tahun nanti.

“BLT (bantuan langsung tunai) dari provinsi yang selesai di bulan Agustus bisa langsung dilanjutkan oleh kabupaten/kota hingga Desember nanti dengan besaran sesuai dengan kemampuan masing-masing,” tandsanya.

Terkait kinerja APBD DIJ, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIJ Beny Suharsono menjelaskan, telah terjadi kesenjangan atau deviasi antara kinerja keuangan dan fisik. Penyebab umum deviasi fisik diantaranya pembatalan kegiatan serta penundaan pelaksanaan program kegiatan yang sifatnya mengumpulkan masa.

Adapun penyebab umum deviasi keuangan diantaranya karena keterlambatan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan realokasi recofusing kegiatan. “OPD perlu segera melakukan akselerasi untuk lintas sektor, kegiatannya masih sporadis jadi belum terintegrasi,” jelasnya. (tor/pra)

DIJ