RADAR JOGJA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum pada 2021 mendatang. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Lewat surat edaran itu Menteri Tenaga Kerja menjelaskan bahwa keputusan ini mempertimbangkan kondisi perekonomian di masa pandemi dan perlunya upaya pemulihan ekonomi nasional. Gubernur diinstruksikan untuk mengumumkan upah minimum provinsi (UMP) pada 31 Oktober mendatang.

Kendati SE sudah diterbitkan, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengaku belum bisa mengambil keputusan terkait penetapan UMP di DIJ . Sebab para pengusaha, pekerja, dan dewan pengupahan masih melakukan perundingan hingga saat ini.

“Belum kami putuskan. Biar mereka negosiasi. Kalau sudah negosiasi kan baru mereka bicara kepada gubernur. Belum tahu UMP akan naik atau tetap, itu tergantung kesepakatan dewan pengupahan, pekerja, dan pengusaha,” jelas Gubernur HB X di Kompleks Kepatihan, Selasa (27/10).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIJ Aria Nugrahadi menjelaskan, penetapan upah minimum biasanya diumumkan tiap 1 November. Namun akibat pandemi, penetapan UMP 2021 bakal diundur. “Nampaknya belum ada penetapan UMP tanggal 31 (Oktober). Karena situasinya bukan situasi yang normal. Masih mempertimbangkan banyak hal,” jelasnya.

Terkait  adanya perusahaan yang menggaji karyawan di bawah upah minimum, Disnakertrans DIJ telah melakukan pengawasan melalui penerimaan aduan. “Pengawasan kami berdasarkan aduan dari pekerja yang terus kami tindaklanjuti,” tuturnya.

Menurutnya, jumlah pelaporan masalah ketenagakerjaan mengalami tren penurunan dibandingkan tahun lalu. Rata-rata dinas bisa menerima aduan sekitar 15-20 laporan per hari. “Semuanya tidak terkait dengan aduan pengupahan. Jadi ada terkait Jamsostek dan hal-hal lain,”  jelasnya.

Mayoritas aduan bisa terselesaikan melalui perundingan antara pihak yang berselisih. “Rata-rata bisa diselesaikan tanpa harus berlanjut ke perselisihan industrial,” tambahnya.

Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ  Irsyad Ade Irawan menjelaskan, SE yang diterbitkan oleh Kemenaker bukan merupakan produk hukum. Maka SE Menaker tidak bisa dijadikan acuan dalam penetapan upah minimum 2021.

“SE Menaker itu adalah suatu bentuk kongkret penindasan dan  akan menyebabkan penderitaan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama buruh,” ungkapnya.

Dia menambahkan, SE Menaker merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi buruh yang selama ini telah menjadi tulang punggung perekonomian dan menyumbangkan banyak keuntungan bagi pengusaha. “Pada prinsipnya SE tersebut merupakan suatu bentuk pengkhianatan terhadap sila 5 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” tuturnya. (tor/laz)

DIJ