RADAR JOGJA – Pemprov DIJ kembali membeli bangunan di Malioboro yang direncanakan sebagai sentra UMKM. Kali ini adalah dua bangunan Hotel Mutiara. Harganya mencapai Rp 170 miliar yang diambil dari danais.

Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X mengungkapkan, dua hotel yang dibeli akan dialih fungsikan sebagai galeri untuk menampung produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di DIJ. Renovasi mulai dilakukan pada 2021. Prosesnya bertahap, dimulai dari Hotel Mutiara yang berada di sebelah utara. “Karena kami ingin meningkatkan kelas UMKM kita,” jelasnya kepada wartawan setelah melakukan peninjauan di Hotel Mutiara Rabu (21/10).

Sebelumnya Pemprov DIJ juga sudah membeli eks Bioskop Indera di seberang Pasar Beringharjo pada 2014. Yang direncanakan sebagai sentra PKL Malioboro. Tapi saat ini proses pembangunan terhenti karena masih adanya gugatan hukum di Mahkamah Agung.

HB X memandang bahwa DIJ memiliki keunggulan pada potensi UMKM. Sehingga dibutuhkan lebih banyak ruang atau wadah untuk menampung produk-produk UMKM unggulan. Seperti pada galeri UMKM di Yogyakarta International Airport (YIA). “Kami ingin mengembangkan (UMKM), kami renovasi. Kami ingin mereka (UMKM) juga mau berjualan di kawasan ini (Malioboro) biarpun mungkin menyewa,” paparnya.

Kamar-kamar hotel yang telah terbangun kemungkinan besar akan dijadikan ruangan yang bisa disewa oleh UMKM. Sejumlah perubahan struktur bangunan juga diperlukan. “Kamar hotel mungkin kita ubah. Koridornya lebih luas misalnya. Dan mungkin ada struktur yang dipasangi eskalator,” ujarnya.

Paniradya Pati Paniradya Keistimewaan DIJ Aris Eko Nugroho menjelaskan, pembelian hotel memanfaatkan dana keistimewaan (Danais). Proses pembayaran kepada pemilik hotel bernama Umar Santosa telah dilakukan pada pertengahan September lalu.

Pembayaran dilakukan oleh Dinas Kebudayaan DIJ karena bangunan terletak di sumbu filosofis. Aris menjelaskan, luas tanah Hotel Mutiara yang berada di sisi utara kurang lebih sekitar 880 meter. Gedung tiga tingkat ini memiliki luas bangunan sekitar 3.576 meter. Adapun Hotel Mutiara sisi selatan luas tanahnya sekitar 1.840 meter dengan tingkat bangunan setinggi delapan lantai. “Luas bangunan baik utama, ATM, dan kolam renang kurang lebih 5.050 meter,” ungkap mantan Kepala Dinas Kebudayaan DIJ itu.

Pada 2020, bangunan akan menjalani uji pemanfaatan dan konstruksi. Setelah itu bakal ada kajian pengelolaan. “Untuk kajian pengelolaan berada di Dinas UMKM DIJ. Pemanfaatannya sementara ini Dinas Pariwisata DIJ.” jelasnya.

Aris memastikan bahwa ke dua hotel tersebut bukanlah bangunan cagar budaya. Sebab usianya belum mencapai 50 tahun. “Yang utara dibangun 1981. Yang selatan 1972,” jelas Aris.

Sedang Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ Srie Nurkyatsiwi belum bisa menyebut berapa jumlah UMKM yang bisa ditampung dalam galeri tersebut. Sebab, pihaknya baru akan melakukan kajian pengelolaan.

“Tahun depan baru akan ada DED (detail engineering design) nya. Tidak semua bisa masuk di situ karena keterbatasan dari sisi luas ruangan. Kami menyiapkan agar produk UMKM yang ada di sana tidak mengecewakan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengaku belum mengetahui rencana pemprov tersebut. Huda malah mengatakan, baru tahu informasi pembelian Hotel Mutiara dari pemberitaan media. Politikus PKS itu menyebut, dalam pembahasan APBD tak ada rencana pembelian hotel. Tapi jika menggunakan danais tanpa persetujuan DPRD. “Saya belum tahu, saya cari tahu dulu,” ungkapnya. (tor/pra)

DIJ