RADAR JOGJA – Mahasiswa dan buruh Selasa (20/10) kembali turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan disahkannya UU Cipta Kerja atau omnibus law. Terwadahi dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB), mereka menyerukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf di Bunderan UGM.

Kali ini, mereka mengemas aksinya dengan format ruang rakyat dan menyuguhkan teatrikal. Humas ARB Revo menyebut, kegiatan ini merupakan akumulatif. Tidak hanya menolak omnibus law, tapi juga bentuk keresahan sebagai warga Jogjakarta untuk menyampaikan mosi tidak percaya kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah.

DAMAI: Massa aksi menolak omnimbus law berkumpul di Bunderan UGM, Sleman, (20/10). Foto kanan, pendemo melakukan aksi teatrikal. (ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA)

“Termasuk kepada DPR maupun DPRD, semua fraksi. Juga terhadap fraksi yang menyatakan menolak omnibus law. Kami rasa itu bagian dari politik saja,” kata Revo saat diwawancara wartawan di sela-sela aksinya.

Sebagai bentuk ketidakpercayaan dengan sistem pemerintahan, mereka berniat untuk membentuk Dewan Rakyat. “Dewan Rakyat ini diartikan sebagai upaya untuk membagun solidaritas horizontal. Hal yang harus dilakukan, harus ada upaya kesadaran negara secara bersama-sama,” tambahnya.

Lusi dari Humas ARB lainnya menambahkan, Dewan Rakyat memiliki solidaritas yang tinggi. Yakni mementingkan kepentingan gender, ekologis, dan juga ekonomi rakyat. “Kami tidak membayangkan ini persoalan Jokowi-Ma’ruf saja. Ini persoalan yang lebih sistematis. Kalau ada yang menyebut gerakan yang terjadi ini adalah gerakan yang ditumpangi, kami menolak itu,” tegasnya.

Bagi mereka, lanutnya, perjuangan tidak mengenal akhir. Perjuangan akan diupayakan untuk melakukan proses dan mengajak rakyat untuk mewujudkan Dewan Rakyat. Yakni dengan mengajak individu-individu dan elemen masyarakat lainnya untuk memikirkan formulasi apa yang seharusnya dikerjakan bersama. (cr1/laz)

DIJ