RADAR JOGJA – Dalam sejarahnya, peran DIJ sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun begitu DIJ tak pernah menuntut ke pemerintah pusat. Bahkan saat urusan kewenangan yang kini tinggal mengurusi lima urusan.

Hal itu disampaikan anggota MPR RI GKR Hemas dalam sosialisasi Pancasila, dengan tema “Jogja Istimewa sebagai Wujud Nilai-Nilai Utama Budaya Pancasila” kepada BK FKPPI dan GM FKPPI DIJ di kantor DPD RI Perwakilan DIJ, Jumat (25/9). “Jangan pernah meragukan peran besar DIJ dalam proses berdirinya negeri ini, dan juga dalam menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.

Dari sejarah, kata GKR Hemas, Sri Sultan Hamengku Buwono IX mempunyai peran yang sangat besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berpangkat Letnan Jenderal, pernah menjadi Menteri Pertahanan, pernah menjadi Wakil Perdana Menteri, selain juga tentunya pernah menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. “Beliaulah yang secara formal menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia tanggal 27 Desember 1949 di Istana Merdeka, Jakarta,” ungkapnya.

Istri Gubernur DIJ Hamengku Buwono X itu menambahkan, Jogja adalah Ibu Kota Indonesia ketika para pemerintah di Jakarta harus mengungsi karena di serang Belanda. Jogja adalah tempat Serangan Umum yang memperlihatkan bahwa Republik ini masih ada, ketika diplomasi kita di tingkat internasional mengalami kesulitan. “Jogja juga dengan senang hati dan penuh semangat mendukung berdirinya Republik ini melalui Maklumat 5 September 1945,” tuturnya.

Jogja juga selalu membuktikan bahwa rakyatnya mempunyai peradaban yang tinggi mempunyai budaya yang luhur, yang bisa menjadi contoh bagi daerah daerah lain. Rasa tepo seliro, budaya toleransi, sopan santun, mikul dhuwur mendhem jero, dan berbagai ajaran lain tetap lestari di Jogja. “Demikian juga budaya olah rasa, dan olah karsa. Tarian, Musik, Seni Rupa, hingga Pendidikan, menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia,” jelasnya.

Tapi lanjut ibu lima puteri itu, bila melihat UU, DIJ sudah banyak mengalah kepada pemerintah pusat. UU Nomor 3 tahun 1950 menyebutkan adanya 13 bidang yang bisa menjadi kewenangan Otonom DIJ. Pada tahun yang sama, UU No 19 tahun 1950 menyebutkan ada 15 bidang yang menjadi kewenangan DIJ. Undang Undang Nomor 9 tahun 1955 menambahkan tentang DPRD DIJ. Tetapi setelah muncul UU Nomor 13 tahun 2012, kewenangan khusus DIJ hanya terdapat dalam lima bidang. Yaitu pengisian jabatan, pertanahan, kelembagaan, kebudayaan dan tata ruang. “Tapi kita tetap rela, karena ini semua dilakukan untuk kepentingan seluruh bangsa Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang penting, rakyat Jogja tetap aman, tentram, adem ayem dan sejahtera,” jelasnya.

Sementara itu Wakil Parentah Hageng Keraton Jogja KPH Yudhahadiningrat menyebut, pernyataan bergabungnya Keraton Jogja maupun Kadipaten Pakualaman melalui Maklumat 5 September 1945, bukan menyerahkan kedaulatan ke RI. Tapi memperkuat kedaulatan RI yang baru diproklamasikan. “Dampak bergabungnya Keraton Jogja, kemudian Bung Karno memasukkan pasal 18 b UUD 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan daerah yang bersifat istimewa,” jelasnya. (pra)

DIJ