RADAR JOGJA – Rencana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ke pekerja swasta dengan gaji di bawah Rp 5 juta, disambut baik. Hanya syarat harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dinilai diskriminatif.

Juru Bicara DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Irsyad Ade Irawan mengatakan, persyaratan menjadi  peserta  aktif BPJS Ketengajakerjaan untuk mendapatkan BLT sebesar Rp 2,4 juta itu diskriminatif. “Karena hanya pekerja atau buruh yang tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang bisa mendapatkan BLT,” tegasnya, Minggu (9/8).

Mengutip data Bappeda DIJ pada 2020 ini, KSPSI DIJ menyebut terdapat sekitar 902.543 pekerja atau buruh di DIJ. Tapi data BPJS Ketenagakerjaan DIJ per Februari 2020, hanya terdaftar 367.723 buru atau pekerja yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Jogjakarta. “Artinya akan ada 534.820 pekerja buruh yang terdiskriminasi dan tidak mendapatkan BLT dari pemerintah,” jelasnya.

Menurut dia, pekerja atau buruh baik bergaji di bawah Rp 5 juta yang sudah maupun yang belum tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak yang sama dalam mendapatkan BLT pemerintah. Karena, lanjut dia, sama-sama menderita karena kebijakan upah murah Pemprov DIJ. Juga sama-sama terdampak pandemi Covid-19. “Mereka juga sama-sama WNI yang membayar pajak dan mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang dijamin oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainya,” tegasnya.

Karena itu, DPD KSPSI DIJ menuntuk Pemprov DIJ memberikan BLT kepada semua buruh yang bergaji di bawah Rp 5 juta. Selain itu, Pemprov DIJ harus memastikan kewajiban perusahaan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. “Juga menyiapkan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya,” kata dia.

Terkait hal itu, DPD KSPSI DIJ mengajak Pemprov DIJ untuk bekerjasama dengan Serikat Pekerja/Buruh membuat Posko BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 5 juta. “Untuk mengawal pemberiaan BLT agar tepat guna dan tepat sasaran,” jelasnya. (pra)

DIJ