JOGJA - Social Movement Institute (SMI) menggelar Konferensi Akademi Republik dengan tajuk Masa Depan Demokrasi, Polisi, Militer dan Gerakan Sosial yang digelar di Auditorium Lantai 4, Gedung BB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (3/2/2026).
Pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir dalam acara tersebut memaparkan pidato yang pada intinya adalah membedah sistem republik di Indonesia. Dasar-dasar teori tentang republikanisme ia bahas dengan cukup detail.
"Republik bukan hanya sekadar bentuk, tetapi etos bernegara dan itu yang kita semua coba hidupkan," ujarnya saat membuka acara diskusi yang digelar oleh SMI itu.
Ia menilai saat ini etos kehidupan bernegara terus memudar, bahkan hilang. Padahal, dasar dari etos republikanisme telah diucapkan, dipraktikkan bahkan diambil konsekuensinya oleh para tokoh nasional sejak dahulu.
"Republik adalah etos. Sudirman memihak kemanusiaan sampai tubuhnya digerogoti penyakit. Hoegeng menjaga integritas bahkan dalam urusan pribadi. Sjahrir memilih pendidikan politik ketimbang kekuasaan," ucapnya.
Menariknya, forum tersebut menghadirkan beberapa pembicara yang merupakan pakar maupun aktivis dari berbagai bidang ilmu.
Waka Posko Presisi Mabes Polri Brigjen Pol Indarto mengatakan, reformasi polri menjadi bagian penting yang juga masuk dalam tema pemahasan forum tersebut. Peristiwa yang terjadi beberapa bulan terakhir menyeakan citra polri menurun.
"Kami tahu urgent sekali bagi polisi untuk berubah. Itu sudah bulat, dari anggota paling bawah hingga pimpinan tertinggi tahu bahwa ini saatmya momentum bagus untuk melakukan perubahan," ujarnya.
Setelah kinerja Polri disorot oleh masyarakat, kepolisian kemudian meminta masayrakat untuk menyampaikan kritik habis-habisan.
"Kemudian data kami kumpulkan beserta hasil kajian maupun riset dan akhirnya membentuk tim percepatan transformasi Polri," bebernya.
Ia menyampaikan progres terseut sebagai bentuk laporan apa yang telah dilakukan kepolisian.
Terdapat beberapa fokus pembenahan bbagi internal kepolisian. Pertama berkaitan dengan pelayanan publik. Ia menegaskan bbahwa pelayanan publik harus berkualitas dan anti korupsi.
"Misal, pelayanan administrasi, perizinan, maupun penegakkan hukum harus dibenahi dulu," ucapnya.
Kedua, perilaku menyimpang yang menggambarkan tidak profesional dan tidak berintegritas anggota kepolisian.
"Yang dilarang tidak hedon ini bukan hanya polisi tapi keluargannya juga," tandasnya.
Implementasinya, nanti Propam dan para pimpinan akan mengawasi hal itu. Mulai dari tidak boleh bergaya hidup hedon, ikut kelompok hedon atau yang dipresepsikan publik sebagai tindakan hedon.
"Misal kami melarang mengekspos ketika mereka main golf, gausah golf dulu. Ini kami wajibkan termasuk keluarga dan kami awasi," ucapnya.
Konferensi tersebut diselenggarakan sebagai upaya menjaga ruang dialog, menghidupkan kembali gagasan politik alternatif, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam mempertahankan demokrasi.
Ada tiga topik yang menjadi pintu memahami gagasan demokrasi yakni reformasi kepolisian, militerisme dan gerakan sosial.