Jogja Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Sport Jogja 24 Jam Weekend Jateng Nusantara Internasional Ekonomi Education Expo Ramadan Sosok Opini Visual Report Urban Legend

Diskusi Masa Depan Demokrasi Indonesia Bahas Tindak Lanjut Reformasi Polri hingga Sistem Republikasnisme

Agung Dwi Prakoso • Rabu, 4 Februari 2026 | 07:35 WIB
Dari kiri, Zainal Arifin Mochtar, perwakilan dari Mabes Polri Brigjen Pol. Indarto, Bivitri Susanti dan Robertus Robet, saat menjadi pembicara dalam Masa Depan Demokrasi di FISIPOL UGM, Selasa (3/2).
Dari kiri, Zainal Arifin Mochtar, perwakilan dari Mabes Polri Brigjen Pol. Indarto, Bivitri Susanti dan Robertus Robet, saat menjadi pembicara dalam Masa Depan Demokrasi di FISIPOL UGM, Selasa (3/2).


JOGJA - Social Movement Institute (SMI) menggelar Konferensi Akademi Republik dengan tajuk Masa Depan Demokrasi, Polisi, Militer dan Gerakan Sosial yang digelar di Auditorium Lantai 4, Gedung BB, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (3/2/2026).
 
Sistem republik hingga reformasi polri turut dibahas dalam agenda tersebut

Pengamat politik Rocky Gerung yang juga hadir dalam acara tersebut memaparkan pidato yang pada intinya adalah membedah sistem republik di Indonesia. Dasar-dasar teori tentang republikanisme ia bahas dengan cukup detail.
 
Baca Juga: Maskam UGM Pilih Daging sebagai Menu Utama Bukber Tahun Ini: Memuliakan Jemaah, Mahasiswa Jadi Hemat

"Republik bukan hanya sekadar bentuk, tetapi etos bernegara dan itu yang kita semua coba hidupkan," ujarnya saat membuka acara diskusi yang digelar oleh SMI itu.

Ia menilai saat ini etos kehidupan bernegara terus memudar, bahkan hilang. Padahal, dasar dari etos republikanisme telah diucapkan, dipraktikkan bahkan diambil konsekuensinya oleh para tokoh nasional sejak dahulu.

"Republik adalah etos. Sudirman memihak kemanusiaan sampai tubuhnya digerogoti penyakit. Hoegeng menjaga integritas bahkan dalam urusan pribadi. Sjahrir memilih pendidikan politik ketimbang kekuasaan," ucapnya.
 
Baca Juga: Resah! Warga Sumbego-Ringinsari Dikejutkan dengan Munculnya Alat Berat: Minta Kontraktor Tol Penuhi Empat Tuntutan Sebelum Kontruksi Dibangun

Menariknya, forum tersebut menghadirkan beberapa pembicara yang merupakan pakar maupun aktivis dari berbagai bidang ilmu.
 
Mulai Prof Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, Prof Robertus Robet hingga perwakilan dari kepolisian Brigjen Pol Indarto. Mereka bersama-sama mendiskusikan masa depan demokrasi di Indonesia.

Waka Posko Presisi Mabes Polri Brigjen Pol Indarto mengatakan, reformasi polri menjadi bagian penting yang juga masuk dalam tema pemahasan forum tersebut. Peristiwa yang terjadi beberapa bulan terakhir menyeakan citra polri menurun.
Baca Juga: Dua Hari Potong 15 Cabang, Pemotongan Pohon Randu Alas di Tusongo Menyesuaikan Waktu Sadranan

"Kami tahu urgent sekali bagi polisi untuk berubah. Itu sudah bulat, dari anggota paling bawah hingga pimpinan tertinggi tahu bahwa ini saatmya momentum bagus untuk melakukan perubahan," ujarnya.

Setelah kinerja Polri disorot oleh masyarakat, kepolisian kemudian meminta masayrakat untuk menyampaikan kritik habis-habisan.
 
Tak hanya itu, tim reformasi Polri juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi di lapangan agar mengetahui permasalahan yang sebenarnya dari internal polisi.

"Kemudian data kami kumpulkan beserta hasil kajian maupun riset dan akhirnya membentuk tim percepatan transformasi Polri," bebernya.
 
Baca Juga: Dua Hari Potong 15 Cabang, Pemotongan Pohon Randu Alas di Tusongo Menyesuaikan Waktu Sadranan

Ia menyampaikan progres terseut sebagai bentuk laporan apa yang telah dilakukan kepolisian.
 
Selanjutnya, kepolisian mementuk program Quick Win Presisi dengan tujuan mendapatkan hasil yang cepat dalam jangka waktu tiga bbulan.

Terdapat beberapa fokus pembenahan bbagi internal kepolisian. Pertama berkaitan dengan pelayanan publik. Ia menegaskan bbahwa pelayanan publik harus berkualitas dan anti korupsi.

"Misal, pelayanan administrasi, perizinan, maupun penegakkan hukum harus dibenahi dulu," ucapnya.
 
Baca Juga: Fasilitas Bermain Anak di Taman Hutan Kota Wonosari Rusak, Warga Minta Perbaikan

Kedua, perilaku menyimpang yang menggambarkan tidak profesional dan tidak berintegritas anggota kepolisian.
 
Dua perilaku besar polisi yang banyak disorot masyarakat adalah hedonisme dan arogan.
 
Kami pilih dua, riset saat itu ada dua perlikau besar polisi yang tidak disukai masyarakat yakni hedonisme dan arogan. Sebetulnya banyak yang harus dibenahi, kita fokus dua itu.

"Yang dilarang tidak hedon ini bukan hanya polisi tapi keluargannya juga," tandasnya.
 
Baca Juga: Prioritaskan Keselamatan Siswa, Yayasan TCKN Audit Independen Pembangunan Gedung Hanoman

Implementasinya, nanti Propam dan para pimpinan akan mengawasi hal itu. Mulai dari tidak boleh bergaya hidup hedon, ikut kelompok hedon atau yang dipresepsikan publik sebagai tindakan hedon.

"Misal kami melarang mengekspos ketika mereka main golf, gausah golf dulu. Ini kami wajibkan termasuk keluarga dan kami awasi," ucapnya.

Konferensi tersebut diselenggarakan sebagai upaya menjaga ruang dialog, menghidupkan kembali gagasan politik alternatif, serta memperkuat kesadaran kolektif dalam mempertahankan demokrasi.
 
Baca Juga: Pangkas Biaya dan Waktu Peradilan, PN Sleman Buat Sidang di Mal Pelayanan Publik
 
Konferensi ini bertujuan menelusuri kembali akar kekuatan demokrasi Indonesia dalam menghadapi dinamika politik dan perbedaan agenda para aktor, menganalisis dampak kemerosotan demokrasi, membaca peran historis dan kontemporer gerakan sosial dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mendorong perubahan pada dua institusi besar yakni Polisi serta Militer.

Ada tiga topik yang menjadi pintu memahami gagasan demokrasi yakni reformasi kepolisian, militerisme dan gerakan sosial.
 
Topik ini akan menjadi kerangka diskusi yang nantinya akan dijadikan kurikulum inti akademi republikan. Upaya pendidikan politik alternatif untuk memadukan apa yang menjadi kekuatan gerakan kampus. (oso)
Editor : Winda Atika Ira Puspita
#demokrasi Indonesia #zainal arifin mochtar #Sistem Republikasnisme #Konferensi Akademi Republik #rocky gerung #reformasi polri