RADAR JOGJA – Gubernur DIJ HB X memilih tidak mengikuti SE Menaker dalam menetapkan UMP 2021. HB X menetapkan untuk UMP 2021 sebesar Rp 1.765.000 atau naik 3,54 persen dari UMP 2020. Meskipun begitu UMP DIJ masih paling rendah se-Indonesia.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji menyebut, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X melalui SK Gubernur nomor 319/KEP/2020, yang ditandatangani pada Jumat (30/10), menetapkan UMP DIJ 2021 naik menjadi Rp 1.765.000 atau 3,54 persen dari UMP 2020 Rp 1.704.608. Ada kenaikan sebesar Rp 60.392. “Yang kami pakai PP 78 (PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan), berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” ujarnya saat ditemui seusai pembukaan Musda Kadin DIJ di Royal Ambarukmo Sabtu (31/10).

Aji menjelaskan, dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dan inflasi didapatkan angka 3,33 persen. Tapi oleh HB X akhirnya dibulatkan menjadi 3,5 persen. Aji mengatakan, salah satu alasan untuk menaikkan UMP DIJ 2021 juga berdasarkan kewilayahan. “DIJ selama ini UMP terendah se-Indonesia, padahal perbatasan dengan Jawa Tengah,” ungkapnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sendiri juga memilih tidak menggunakan SE Menaker, yang meminta besaran UMP 2021 sama dengan UMP 2020. Ganjar menaikkan UMP Jawa Tengah 2021 sebesar 3,27 persen menjadi Rp 1.798.979,12. Masih lebih tinggi dari UMP DIJ. Sehingga pada 2021 nanti UMP DIJ masih terendah di Indonesia.

Aji menambahkan, kenaikan UMP di masa pandemi Covid-19 ini diharapkan juga bisa meningkatkan daya beli buruh. Mantan Kepala Disdikpora DIJ itu menyebut UMP merupakan jaring pengaman sosial. “Di DIJ ini sudah banyak perusahaan yang membayar di atas UMP,” ungkapnya.

Bagaimana dengan perusahaan yang keberatan untuk membayar pekerja sesuai dengan UMP? Aji mengatakan, sudah diatur bisa mengajukan keberatan ke gubernur dengan melampirkan hasil rembugan bipatrit antara perusahaan dengan karyawan. Juga dilengkapi dengan laporan keuangan perusahaan. “Kalau aturan lama itu penundaan (pembayaran sesuai UMP), yang baru nanti jadi utang (perusahaan),” jelasnya.

Sementara itu Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIJ Aria Nugrahadi menyebut, keputusan gubernur terkait UMP tersebut sudah mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi, mempertimbangkan peningkatan perekonomian pekerja dan kelangsungan usaha selama masa pandemi serta menjaga stabilitas dan hubungan industrial yang kondusif, disepakati berupa saran dan pertimbangan kenaikan UMP 2021.

Aria menyebut, dalam rapat pleno yang dihadiri unsur pemerintah, buruh, dan pengusaha, saran tenaga ahli merekomendasikan kenaikan 3,33 persen. Hal itu berdasarkan nilai pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik. Sedangkan dari kalangan buruh meminta ada kenaikan empat persen. “Dari unsur pengusaha tidak keberatan dengan kenaikan 3,33 persen,” kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIJ itu.

Sementara itu Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani memilih menunggu kebijakan tiap pemerintah daerah. Menurut dia, adanya SE Menaker tersebut untuk menjamin tidak adanya penurunan UMP. Karena pertumbuhan ekonomi di beberapa daerah yang minus saat pandemi. Sedang Ketua Kadin DIJ GKR Mangkubumi juga mengakui ada dilema dalam penentuan UMP tahun ini. Karena bersamaan dengan pandemi yang membuat beban bagi pengusaha. Tapi di sisi lain UMP DIJ masih terendah di Indonesia dan kondisi buruh yang kesulitan. “Marilah kita berfikir positif dan mencari solusi bersama,” ajaknya.

Tapi kalangan buruh tegas menolaknya. Sekretaris Jenderal DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIJ Irsad Ade Irawan mengaku, kalangan buruh di DIJ kecewa dengan kenaikan UMP yang hanya 3,5 persen. “Gubernur DIJ seperti hendak memupuskan harapannya sendiri untuk mengurangi penduduk miskin dan ketimpangan sebagaima Visi Misi Gubernur DIJ 2017-2022,” kecamnya.

Menurut dia, upah murah yang ditetapkan tahun ke tahun berpotensi melestarikan kemiskinan dan ketimpangan di DIJ. Di tengah ancaman resesi, kebijakan upah murah 2021, lanjut dia, justru berpotensi memangkas daya beli masyarakat. “Padahal meningkatkan daya beli sangat penting untuk meningkatkan perekonomian di masa resesi,” ungkapnya.

Dia pun berharap HB X akan merevisi keputusannya dengan menetapkan UMP DIJ 2021 berdasarkan keadaan hidup layak (KHL). Dari survei KHL yang dilakukan DPD KSPSI DIJ, hanya di Gunungkidul yang KHL-nya di bawah Rp 3 juta. Di Kota Jogja, Sleman, Bantul dan Kulonprogo KHL sudah di atas Rp 3 juta. (pra/ila)

Breaking News