RADAR JOGJA – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ) tengah melakukan pemetaan zona risiko pencegahan Covid-19 di seluruh DIJ. Ini dilakukan setelah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merinci empat level kriteria zonasi daerah berdasarkan warna. Ini sebagai indikator kategori risiko penularan Covid-19 dilihat dari tingkatan transmisi atau persebaran.

Wakil Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIJ Biwara Yuswantana menjelaskan, upaya pemetaan diperlukan untuk mempermudah upaya penanganan dan pencegahan penularan Covid-19. Sekaligus menjadi guidance (panduan) masyarakat untuk bisa melakukan apa yang bisa dan tidak.

“Misalnya petunjuk masyarakat harus bertindak seperti apa,” katanya di Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) kemarin (19/6).

Selain itu, pemetaan juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menelurkan sebuah kebijakan. Terutama saat masa tanggap darurat berakhir setelah 30 Juni mendatang. Ini untuk kebijakan ke depan. Karena dalam hitungan 10-15 hari akan berakhir status tanggap darurat.”Kebijakan ke depan paska itu tentu akan penting,” jelasnya.

Anggota Tim Perencanaan Data dan Analisis Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIJ dr Riris Andono Ahmad menjelaskan, upaya pemetaan baru pada tahap penyesuaian indikator yang dibuat oleh BNPB dengan konteks DIJ.

Mengacu BNPB, dasar penentuan zona ditempuh dengan menggunakan indikator-indikator. Totalnya terdapat 15 indikator utama. Di antaranya indikator kesehatan masyarakat yang terbagi menjadi 11 indikator epidemiologi, dua indikator surveilans kesehatan masyarakat, dan dua indikator pelayanan kesehatan. “Dan kami mendiskusikan asumsi dan limitasi indikator tersebut,” tambahnya.

Menurutnya, masih ada sejumlah indikator yang tidak dapat diaplikasikan sesuai dengan konteks risiko penularan Covid-19 di DIJ. Misalnya ada bunyi mengalami penurunan 50 persen dari puncak kasus. Menurutnya itu tidak applicable (berlaku) untuk Kabupaten Kulonprogo. “Karena di sana tidak pernah ada peningkatan kasus dan baru saja ada hanya ada penularan 1-2 kasus,” jelasnya.

Dia melanjutkan, tingkat risiko penularan digolongkan menjadi empat tataran. Bila diurutkan dari tingkat paling tinggi yakni zona merah, kuning, oranye, dan hijau. Menurutnya, propinsi DIJ digolongkan sebagai zona kuning atau risiko rendah. Namun, menurut Riris, tingkat risiko penularan tidak bisa dipukul rata ke seluruh kabupaten/kota. “Pada level provinsi kita bisa lihat dalam zona kuning. Tapi kan risikonya tidak bisa disama ratakan di semua tempat di DIJ,” jelasnya.

Untuk itu, dalam waktu dekat gugus tugas akan melakukan rapat koordinasi dengan kabupaten kota untuk memyamakan persepsi terkait upaya pemetaan. “Kita mencoba membuat zonasi yang lebih granular untuk melakukan penanganan dan membantu masyatakat memahami apa yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut, paparnya.

Ketika disinggung kondisi penularan di tiap kabupaten kota, dr Riris belum bisa memberikan penjelasan. Karena tiap pemerintah daerah masih melakukan upaya tersebut. “Semua data berasal dari dinas kesehatan masing-masing kabupaten. Mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukan perhitungan tapi kan diperlukan koordinasi dan sinkronisasi untuk memastikan kita sepakat bahwa kita berada di salah satu zona,” jelasnya. (tor/din)

Breaking News