RADAR JOGJA – Transfer Dana Keistimewaan (Danais) DIJ dari pemerintah pusat tak kunjung dicairkan. Paniradya Kaistimewaan atau lembaga pengurus program keistimewaan sendiri telah menyelesaikan proses administrasi sebagai syarat pencairan Danais.

Paniradya Pati Kaistimewan Beni Suharsono mengatakan, dari sisi administrasi, pihaknya telah merampungkan proses verifikasi dan perencanaan untuk memenuhi syarat pencairan Danais. Realisasi anggaran difokuskan untuk menangani dampak pagebluk Covid-19 di DIJ. “Tinggal menunggu realisasi pencairan,” jelasnya, di Kompleks Kepatihan kemarin (17/6).

Beni melanjutkan, proses pencairan Danais termin kedua, idealnya bisa dilakukan sejak Maret lalu. Namun prosesnya tersendat karena wabah Covid-19. Besarannya sekitar Rp 820 miliar atau 65 persen dari total keseluruhan anggaran Danais senilai Rp 1,3 triliun. “Faktanya sampai saat ini belum dicairkan,” katanya.

Beni menekankan, Danais adalah dana transfer yang paling aman dibandingkan jenis dana transfer lainnya. Pemanfaatan Danais untuk penanganan Covid-19 juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 35/2020. “Dipastikan Danais bisa digunakan untuk Covid-19, khususnya pemberdayaan. Tidak hanya seniman dan budayawan, tapi lebih luas,” tambahnya.

Adapun besaran Danais termin pertama mencapai Rp 198 miliar. Tingkat penyerapannya lebih dari 80 persen. Sedangkan dana sekitar Rp 100 miliar dialokasikan untuk mendukung upaya penanganan dan pemberdayaan masyarakat terdampak korona.

“Danais tahap satu untuk memberikan dukungan APBD, besarannya di atas Rp 100 miliar. Hampir 50 persen lebih. Tahap pertama angkanya belum dieksekusi semua. Uangnya belum ada, tapi kami siapkan sampai pada tataran angka itu. Kami kan masih bicara angka,” tuturnya.

Pada termin kedua, Beni memprediksi besaran anggaran yang bisa dialokasikan untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 200 miliar lebih. “Karena yang termin satu kan sisa 15-17 persen yang belum terealisasi. Ini ditambahkan untuk termin kedua,” katanya.

Terkait bantuan sosial kepada seniman dan budayawan, eksekusinya akan dilaksanakan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Pendataan penerima bantuan dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya diproses Dinas Kebudayaan DIJ dan Gugus Tugas untuk tahap verifikasinya.

“Danais kan bagian dari APBD, jadi dapatnya dari APBD itu. Gugus Tugas bekerja melakukan verifikasi dengan NIK dan KK,” tambah Beni.

Menurutnya, Danais tak kunjung dicairkan akibat proses verifikasi yang terkendala. Wabah Covid-19 dikatakan menghambat proses tersebut karena pejabat tidak bisa melakukan pertemuan langsung. “Dokumen setebal itu mau di-video confrence gimana? Selain itu pejabat negara juga stay home. Mereka menunggu perintah formalnya. Sebetulnya tidak ada kendala, cuma perubahan manajemen,” tandas Beni. (tor/laz)

Breaking News