RADAR JOGJA – Puluhan warga Guwosari, Pajangan, Bantul mendatangi Kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Jogjakarta kemarin (17/6). Mereka meminta pihak kampus segera melunasi 25 hektar pembelian tanah milik warga, yang berlokasi di Padukuhan Kembangputihan, Kentolan Lor, Watugeduk dan Pringgading.

Warga berbondong-bondong membawa spanduk. Mereka menagih sisa pembelian tanah supaya segera di rampungkan. Sebab, tanah yang belum terbayar tersebut tidak bisa dimanfaatkan. ”Ada 50 warga yang dirugikan dalam hal ini,” ungkap perwakilan warga Dalijan M Yahya. Selama ini, warga hanya menunggu tidak berani melakukan tindakan. Apalagi, di pinggiran lahan sudah dipatok dengan papan bertuliskan tanah negara.

Berkali-kali, warga telah menyampaikan aspirasi ke UIN. Tetapi, selalu mendapatkan jawaban tak puas. “Jawabannya besok-besok. Disuruh tunggu terus, bikin kami tidak tahan,” keluhnya. Bahkan, dalam salah satu spanduk, warga meminta Presiden Joko Widodo agar segera merampungkan urusan tanah warga senilai Rp 100 miliar.

Dituturkan, akibat ketidakjelasan pembayaran lahan, salah seorang warga, Shobirin meninggal lantaran terlilit utang. Sebab, tanah yang dibeli UIN dari dana hibah negara tak kunjung dibayarkan. Padahal hasil penjualan akan digunakan untuk membayar utang. “Katanya mau dibayar cash, ini lima tahun belum dibayarkan,” ucapnya memelas.

Sebelum ke UIN, warga berkumpul di Desa Guwosari. Mereka menggandeng pemerintah desa agar turut mendampingi aksi tersebut.

Lurah Guwosari Masduki Rahmat turut prihatin apa yang menimpa warganya. Kenyataannya memang benar, UIN belum dapat menyanggupi perjanjian awal yang menuai kesepakatan 2014 lalu. Dari total lahan atau sebanyak 359 bidang, sekitar 105 bidang belum terbayarkan. Padahal seauai perjanjian awal pembayaran dilakukan empat tahap hingga 2017. Akan tetapi ketika itu masa izin peruntukan lahan (IPL) habis. Sehingga harus kembali dilakukan appraisal. Padahal, harga tanah itu kan selalu naik. “Yang seharusnya 2017 itu nominalnya kurang dari Rp 146 miliar. Sekarang naik menjadi Rp 200 miliar,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan, masa IPL pun kembali habis tahun ini. Tepatnya 8 Februari 2020 lalu. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Gubernur DIJ, Hamengku Buwono (HB) X. Pihaknya juga menerima surat HB X bersedia memperpanjang IPL sampai Februari 2021 mendatang. “Ketika jatuh tempo, IPL tidak ditepati otomatis harga akan semakin tinggi. Dan beban negara juga akan semakin tinggi. Tentunya akan semakin menimbulkan permasalahan di masyarakat,” ucapnya.

Dijelaskan, beragam upaya telah ditempuh. Selaku pemangku desa, pemdes bertanggungjawab mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tentu melalui jalur birokrasi, seperti audiensi dengan DPR, bupati , gubernur hingga ke Wakil Menteri. Bahkan Wakil Menteri datang dan menjanjikan tahun ini. ”Tapi karena korona ini malah jadi hilang semua,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, PLT Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Sahiron menjelaskan, pembebasan lahan itu sudah dilakukan sejak 2015. Lahan itu, nantinya akan dibangun Kampus II. Dari total luas tanah 481.676 bidang. Sebanyak Rp 220,3 miliar sudah dibayarkan sebagai ganti rugi. “Sehingga kurangnya Rp 149,5 miliar,” jelasnya.

Dia mengaku, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan anggaran ke Kementrian Agama (Kemenag) untuk menyelesaikan ganti rugi tahun ini. Jika hingga jatuh tempo IPL ganti rugi belum terbayarkan, maka pihaknya akan mengajukan IPL Baru. “Meski biayanya lebih mahal,” ucap Sahiron. (mel/bah)

Bantul