RADAR JOGJA – Formulasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK tahun ajaran 2020/2021 mengalami penyempurnaan. Selain nilai rapor SMA, nilai ujian nasional (Unas) tingkat sekolah dasar/ madrasah ibtidaiyah (SD/MI) juga menjadi acuan dalam penerimaan siswa didik baru.

Sekretaris Propinsi (Sekprov) DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, terdapat perubahan dalam upaya menghitung kompisisi nilai gabungan. Yakni terdapat tambahan variabel penilaian berupa nilai UN tingkat SD/MI. “Terkait hal ini Dikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga) sudah menyampaikannya ke Komisi D DPRD DIJ,” jelasnya di Kompleks Kepatihan kemarin (5/6).

Keputusan ini diambil berdasarkan sejumlah pertimbangan. Aji menjelaskan, karena penyelenggaraan Unas dibatalkan, diperlukan sebuah parameter untuk mengukur prestasi siswa selain nilai Unas. Yakni dengan menggunakan nilai rapot SMA serta nilai Unas tingkat SD.”Maka perlu didampingi dengan prestasi siswa yang dihasilkan dari ujian dengan soal, tata cara, metode yang sama untuk menggambarkan prestasi siswa,” jelasnya.

Adapun nilai Unas SD dijadikan acuan untuk mengamati prestasi dan perkembangan siswa di sekolah. “Sebenarnya nilai SMP. Tapi kan SMP tidak ada ujian nasional,’’ jelasnya.

Terkait sempat adanya protes dari orang tua siswa yang menuntut adanya standardisasi nilai rapot, Aji menilai bahwa sekolah tetap harus memberikan kebebasan kepada guru dalam membuat penilaian. “Kalau ada standardisasi nilai 9 bisa dianggap 7. Tetapi di sekolah lain bisa muncul nilai 9 menjadi nilai 10. Kita tidak boleh menghakimi guru,” katanya.

Adanya penyempurnaan dikatakan tak perlu melakukan perubahan pada Peraturan Gubernur (Pergub) DIJ Nomor 30/2020 tentang PPDB SMA/SMK, dan SLB tahun ajaran 2020/2021. “Kayaknya lebih banyak (perubahan) di juknis (petunjuk teknis). Kalau ada berubah di pergub mestinya unsur lain,” katanya.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Mutu Disdikpora DIJ Didik Wardaya mengatakan, juknis masih dalam tahap penyempurnaan. Hingga saat ini juknis PPDB telah diserahkan pada Sekprov DIJ. “Juknis tentang penyempurnaan formulasi PPDB SMA,” katanya.

Sedangkan formulasi penerimaan siswa yang baru tetap pada komposisi 80 persen berdasarkan nilai rapor dan UN SD, 10 persen nilai rata-rata Unas sekolah selama empat tahun, dan akreditasi sekolah sebanyak 10 persen. “Jadi yang 80 (persen) di dalamnya tidak hanya nilai rapot, tetapi ada rapot SMP dan nilai Unas SD yang dulu digunakan untuk masuk SMP,” jelasnya.

Dia melanjutkan, nilai ujian nasional SD dijadikan acuan karena dianggap mampu mencerminkan prestasi siswa serta menggambarkan proses pendidikan siswa di tingkat SMP. “Kita tidak mungkin menggunakan nilai linerialisasi dengan rekan-rekannya,” tegasnya.

Saat ini Disdikpora tengah menggencarkan upaya sosialisasi terkait juknis PPDB tersebut. Yakni dengan membuat video animasi di media sosial. “Juga dengan kepala sekolah SMA/SMK dan juga SMP,” tuturnya. (tor/din)

Breaking News