RADAR JOGJA – Selama masa perpanjangan masa tanggap darurat hingga akhir Juni, Pemprov DIJ perlu mematangkan segala persiapan agar skenario new normal dapat segera berlangsung. Selain penguatan layanan kesehatan, program pemulihan ekonomi juga perlu segera digulirkan.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mendukung rencana pemprov terkait penerapan kondisi new normal Juli mendatang. Protokol tetap (protap) dan standar operasional prosedur (SOP) tentang pencegahan Covid-19 perlu disiapkan secara matang dengan melibatkan seluruh instansi lintas sektor.

Tak hanya SOP, pemprov juga harus menyiapkan perangkat fasilitas dan alat bantu untuk mendukung pelaksanaan protap. Sebab, penerbitan surat edaran gubernur tidak mencukupi bila tak diimbangi dengan keberadaan fasilitas pendukung.

“Misalnya kalau di pasar tempat ngantre atau kursi-kursi disilang agar tidak berdempet. Untuk masjid bisa dikasih stiker tapak kaki dan garis-garis pembatas. Kalau new normal semestinya tiap tempat diberi alat bantu semacam itu,” katanya kemarin (1/5).

Sosialisasi dan pelatihan kepada tiap instansi juga perlu digalakkan. Misalnya pada instansi pendidikan, pariwisata, maupun pasar. Peran instansi untuk menyusun protap juga sangat dibutuhkan. “Misal desa wisata dan pasar, sehingga mereka bisa menyiapkan perangkat sejak awal. Ketika dilakukan, tidak ada kekagetan lagi. SOP pelaksanaannya jelas dan siap,” tuturnya.

Selama satu bulan ke depan Pemprov DIJ diharapkan dapat segera menggulirkan program pemulihan ekonomi untuk mewujudkan optimisme masyarakat. Misalnya adalah insentif ekonomi untuk koperasi maupun UMKM agar mereka dapat segera bangkit. “Mesti bisa digulirkan. Sebenarnya program sudah dibikin Gugus Tugas, jadi kalau mulai diliuncurkan tidak masalah,” tegasnya.

Ahli epidemiologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad menjelaskan, hal terpenting yang perlu disiapkan untuk menyambut new normal adalah edukasi kepada masyarakat tentang protokol kesehatan saat beraktivitas di tengah pagebluk Covid-19. “Saya rasa kriteria itu sangat krusial dari beberapa kriteria yang dikeluarkan WHO terkait new normal,” jelasnya.

Lebih jauh, pemprov juga harus meningkatkan kapasitas diagnosa jika new normal akan segera diterapkan. Jika kapasitas diagnosa memadai, maka semakin memudahkan untuk menemukan sumber kasus. “Kemudian bisa dilakukan contact tracing untuk memutus mata rantai Covid-19,” tambahnya.

Ia melanjutkan, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah terkait ancaman gelombang kedua Covid-19 di DIJ. Yakni jumlah populasi orang yang terpapar Covid-19 serta tingginya mobilitas masyarakat. “Dua hal ini bisa menjadi faktor risiko untuk terjadinya gelombang Covid-19 kedua saat new normal,” ucapnya.

Dia menjelaskan, dalam waktu dua minggu ke depan masih harus dilihat peningkatan kasus Covid-19. Sebab, hingga saat ini masih terjadi penularan Covid-19 di provinsi ini. “Tingkat penularan Covid-19 belum mengalami penurunan,” katanya. (tor/laz)

Breaking News