RADAR JOGJA – Status transmisi lokal penularan Covid-19 di DIJ harus segera diikuti dengan langkah pencegahan secara masif dan serius. Sejauh ini Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIJ dinilai belum menerapkan upaya luar biasa terkait tindakan pencegahan penularan virus korona.

Wakil Ketua DPRD DIJ Huda Tri Yudiana mengatakan, langkah dan kebijakan yang ditempuh gugus tugas dinilai belum ada perubahan semenjak kasus transmisi lokal terjadi di DIJ. “Langkah dan kebijakannya masih umum dan sama saja, padahal kondisinya sudah sangat berbeda,” jelasnya kemarin (8/6).

Dia mencontohkan, aktivitas di tempat umum kini terpantau normal di tengah status tanggap bencana. Bahkan ada yang tidak menerapkan prosedur tetap (protap) pencegahan Covid-19. “Bahwasanya kita tidak boleh panik itu betul, tapi kehilangan kewaspadaan itu membahayakan,” tandasnya.

Petugas, lanjut dia, juga jarang terlihat di tempat-tempat yang umum dipadati masyarakat. Keberadaan petugas dinilai penting agar dapat mengingatkan warga mengenai penerapan protap. Aparat keamanan perlu dimintai bantuan agar terjun secara masif di tempat umum untuk pencegahan. “Kalau perlu rekan-rekan TNI juga dilibatkan karena butuh banyak personel untuk pencegahan,” jelasnya.

Kasus penularan di pusat perbelanjaan Indogrosir juga menjadi sorotannya. Dikhawatirkan penularan akan semakin meluas bila tak ada langkah pencegahan secara masif. Jika sudah tidak terkendali, upaya tracing akan sulit dilakukan. “Kita akan sangat terpaksa melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar),” jelasnya.

Meskipun saat ini DIJ sudah memenuhi syarat PSBB, tetapi kebijakan tersebut akan sangat berisiko pada warga. Terutama dari sisi perekonomian. “Berat lagi dari sisi anggaran daerah, karena warga terdampak yang kurang mampu harus dicukupi kebutuhan hidupnya.” tambahnya.

Maka tindakan pencegahan dan penyadaran masal di tempat umum harus benar-benar dilakukan. Termasuk penegakan protap kesehatan. Misalnya, orang yang tidak bermasker dilarang masuk pasar atau pusat perbelanjaan. “Perlu dibentuk gugus tugas di pasar pasar untuk memastikan protap ini, sebagaimana dusun-dusun juga bentuk gugus tugas lokal,” imbuhnya.

Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIJ Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, saat ini telah dilakukan perluasan rapid test secara masal di kabupaten dan Kota Jogja. Langkah ini ditempuh untuk memetakan persebaran virus agar rantai penularan dapat segera diputus. “Hasilnya akan menjadi bahan pengambilan keputusan gubernur dan gugus tugas,” terangnya.

Keputusan tidak selalu mengarah pada PSBB. Namun bisa berupa penerapan tes masal di daerah lain yang diyakini sebagai daerah penularan. “Kita juga ubah pola untuk penanganan di rumah sakit,” imbuhnya.

Gugus tugas juga akan melakukan evaluasi terhadap upaya karantina mandiri oleh warga. Apakah karantina di level desa sudah berjalan efektif. Kalau belum, setiap RW dan desa harus punya tempat karantina khusus agar pengawasan lebih mudah.”Karena sekarang ada kecenderungan terjadi penularan dalam satu keluarga,” jelasnya.

Gubernur juga telah memerintahkan petugas yang terdiri dari Satpol PP, TNI, dan Polri untuk melakukan pengetatan terhadap kerumanan. “Yang kita waspadai pasar-pasar tempat belanja. Orang berkepentingan untuk membeli kebutuhan sehari-hari,” terangnya. (tor/din)

HB X: Masyarakat Harus Tertib dan Disiplin

Menyikapi adanya lonjakan kasus positif Covid-19, Gubernur DIJ Hamengku Buwono (HB) X kembali mengimbau masyarakat untuk tetap tinggal di rumah. Menurutnya, cara paling ampuh untuk meredam penularan adalah dengan mengurangi aktivitas di luar dan berdiam diri di rumah.

HB X menjelaskan, bila masyarakat tak tertib maka kasus Covid-19 akan terus bermunculan. Kesadaran masyarakat diperlukan untuk membantu memutus rantai penularan. “Saya berharap masyarakat itu mau memahami, untuk memutus korona tinggal di rumah,” jelasnya.

Menurutnya, cara paling mudah untuk mencegah penularan adalah dengan berdiam diri di rumah. Juga menjaga imunitas dan kesehatan diri. Sebetulnya mengatasi penyakit korona itu paling murah tinggal di rumah. “Selama tidak pernah mengikuti dan tidak mau mendisiplinkan diri ya selamanya nggak pernah akan selesai,’’ tegasnya.

Sejauh ini Pemprov DIJ belum berencana untuk mengusulkan pemberlakuan PSBB kepada pemerintah pusat. Ini dilakukan atas perimbangan dampak ekonomi yang dianggap dapat merugikan masyarakat. “Jangan beramsusi paling baik PSBB, habis semua kalau PSBB itu,” katanya.

HB X juga mengimbau masyarakat untuk bersikap jujur kepada tenaga medis saat menjalani pemeriksaan. Ketidakjujuran akan membuat masalah semakin runyam. Misalnya pada kasus 79 di mana ketidakjujuran pasien membuat 300-an pegawai Indogrosir harus menjalani rapid test.

“Kalau memberikan keterangan tidak lengkap dan tidak benar juga jadi masalah. Masyarakat tetap harus jujur karena kejujuran membawa konsekuensi yang lain. Wong dia (pasien) juga melakukan kelalaian kenapa harus disembunyikan,” jelasnya. (tor/din)

Breaking News