RADAR JOGJA – Sebanyak 53.319 kepala keluarga (KK) atau 38,3 persen KK di Kota Jogja akan menerima skema bantuan sosial (Bansos). Sinkronisasi data menjadi persoalan untuk memastikan tidak ada warga yang menerima dobel bantuan dari pemerintah.

Para KK tersebut tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, dan data keluarga sasaran jaring pengaman sosial (KSJPS) milik Pemkot Jogja, serta terdampak covid 19. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan, tahap yang paling lama adalah mensinergikan data kemensos dan data Pemkot Jogja. “Artinya ada warga yang dapat bertumpuk-tumpuk, bisa dua, tiga atau empat program, jika tidak kami saring,” tutur HP kemarin (28/4).

HP menambahkan, ada bermacam bantuan yang akan diberikan. Mulai dari Rp 200.000 per bulan. Diberikan selama sembilan bulan untuk non program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Sedang penerima PKH dan BPNT diberikan selama setahun. Ada bantuan langsung tunai yang Rp 600.000 per bulan tapi hanya tiga bulan. Itu skema Kemensos, yang jumlahnya 36.600 KK,” kata HP.

Bantuan dari Pemkot, lanjut HP, diberikan pada yangg terdata dalam KSJPS atau yang dikenal dengan kartu menuju sejahtera (KMS) dan yang terdampak lainnya di luar DTKS. Atau DTKS yang belum mendapat program apapun. “Itu yg akan di bantu melalui APBD Pemkot Jogja, jumlahnya 16.719 KK,” ungkapnya.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Jogja itu menambahkan, data PKH dan BPNT milik kemensos didasarkan pada NIK ibu atau isteri. Sementara data induk Kota Jogjaa termasuk dalam KSJPS adalah mendasarkan kepada KK. “Di tingkat pemkot kemarin tingkat duplikasinya sangat rendah. Untuk lebih bisa meyakinkan, minggu ini divalidasi dan verifikasi tingkat kelurahan,” ungkapnya.

Mantan wartawan itu menambahkan, saat ini juga disibukkan untuk mengolah data dari perusahaan yang melaporkan karyawan yang dirumahkan atau di-PHK. Menurut dia, saat ini sudah ada 204 perusahaan yang melaporkan 7.108 karyawan dirumahkan dan yang di-PHK 173 orang. Dia berharap proses pendataan akan segera terealisasi. Sehingga proses penyaluran juga semakin cepat sembari menunggu arahan dari provinsi atau pusat. “Rencananya April, Mei, Juni akan kami berikan,” tutur HP. (cr1/pra)

Breaking News