RADAR JOGJA – Sebanyak 26.497 debitur memperoleh skema restrukturisasi atau keringanan kredit sebagai wujud program stimulus perekonomian di tengah pagebluk Covid-19. Adapun nilai relaksasi pembiayaannya mencapai Rp. 2,7 triliun.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) DIJ Parjiman mengungkapkan, stimulan membidik nasabah atau debitur yang terdampak wabah Covid-19. “Keringanan diharapkan dapat meredam dampak ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi keuangan sehingga tidak turun drastis,” katanya saat rapat koordinasi penanganan Covid-19 di Gedung DPRD DIJ, kemarin (28/4).

Dia mengatakan, debitur terdampak bisa mengajukan keringanan kepada lembaga pemberi fasilitas kredit, baik bank maupun perusahaan keuangan (leasing). Keringangan ditujukan bagi para debitur, termasuk pekerja harian hingga unit usaha mikro kecil menengah yang kesulitan memenuhi kewajibannya.

“Tidak dibatasi sektornya. Jadi sektor yang terdampak bisa mengajukan. Misalnya yang paling terdampak di DIJ ada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, pengolahan, dan pertanian,” katanya.

Dalam regulasi yang ditetapkan OJK, prinsipnya bank diberikan wewenang untuk memberlakukan skema keringanan kredit atau pembayaran kepada debitur. Misalnya penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, hingga penambahan fasilitas kredit.

Adapun skema yang diberlakukan bergantung dari hasil negoisasi dan kemampuan industri jasa peminjaman. “Sebab kemampuan leasing tidak sama. Ada yang kuat berbulan-bulan, tapi ada juga yang operasionalnya susah,” tambahnya. Perusahaan keuangan dituntut untuk menyusun analisis terkait debitur atau nasabah yang terdampak, berikut skema keringanan yang ditawarkan.

Di tengah masa krisis, penggunaan jasa debt collector oleh perusahaan kreditur juga menjadi sorotan. Parjiman mengingatkan agar leasing tak melakukan eksekusi secara sepihak. Apalagi disertai tindakan mengancam dan kekerasan. Hal itu digolongkan sebagai tindak pidana.

“Ini sudah dipertegas denan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi). Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dipatuhi supaya tidak ada masalah yang berkembang ke mana mana,” tegasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Hilman Tisnawan menjelaskan, BI telah memberlakukan kelonggaran kepada bank agar kebijakan restrukturisasi kredit tak terlalu berdampak pada likuiditas perbankan. “Caranya melalui kewenangan menurunkan suku bunga kebijakan. Kami melihat sudah efektif ditransmisikan pada perbankan,” jelasnya.

Langkah lain adalah menurunkan rasio Giro Wajib Minimum (GWM). GWM adalah simpanan minimum perbankan yang ditempatkan di dalam rekening giro yang dikelola BI. Semakin rendah rasio GWM, bank memiliki ruang terbuka untuk menyalurkan kredit. “Ini sudah kami turunkan supaya bank memiliki likuiditas. Supaya bank mendukung baik untuk penyaluran kredit atau saat melakukan restrukturisasi,” paparnya.

Ketua DPRD DIJ Nuryadi mengimbau lembaga keuangan dapat mensosialisasikan skema pengajuan restrukturisasi kredit secara lebih masif. Agar masyarakat yang membutuhkan dapat segera melakukan pengajuan.
Dia menambahkan, perbedaan kemampuan pada bank dan leasing perlu menjadi perhatian masyarakat ketika hendak mengajukan kelonggaran. Tak semua lembaga keuangan mampu memberlakukan skema yang sama terkait restrukturisasi kredit. (tor/laz)

Breaking News