RADAR JOGJA – Sebanyak 58 kepala desa dan 29 pejabat desa dari 87 Kalurahan di Kulonprogo kembali dilantik dan dikukuhkan sebagai lurah dan pejabat lurah. Pelantikan ini menyusul perubahan nomenklatur desa menjadi kalurahan yang dalam waktu dekat juga akan diikuti Kabupaten Gunungkidul.
Gubernur Hamengku Buwono X menjelaskan, kewenangan pada urusan perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur DIJ No 25/2019, di mana salah satu ketetapannya adalah mengubah istilah desa menjadi kalurahan yang dipimpin seorang lurah sebagai pamong desa. Sebutan pamong, lanjut HB X, sudah lama ditetapkan lewat Maklumat No 10/1946 yang mengubah sebutan pangreh praja menjadi pamong praja.
Esensinya tak hanya mengubah maklumat, tetapi juga tata pemerintahannya. “Serupa dengan pergeseran dari abdi negara ke abdi masyarakat. Di sanalah sumber filosofi pamong berasal dari konsep dilayani menjadi melayani rakyat,” jelas gubernur dalam sambutannya di Bangsal Kepatihan, kemarin (27/1).
Menurutnya, lurah adalah aktor perubahan yang tepat untuk mengaktualisasikan nilai-nilai filosofi pelayan masyarakat dalam kehidupan nyata di lingkup kelurahan. “Saya yakin bahwa setiap lurah dapat menjadi mediator transformasi budaya Jogja kepada penduduknya. Sesuai kearifan lokal masing-masing wilayah,” jelasnya.
Bupati Kulonprogo Sutedjo menuturkan, lurah juga mengalami perluasan wewenang sebagai pemangku keistimewaan DIJ. Yakni kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. “Dari lima bidang keistimewaan, empat bidang diserahkan kepada lurah. Itu tambahan tugas lurah dari tugas-tugas kepala desa sebelumnya,” ucapnya.
Dikatakan, penugasan urusan keistimewaan pada pemerintah kalurahan diharap dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama penurunan angka kemiskinan. “Mengingat Kabupaten Kulonprogo saat ini angka kemiskinan masih tinggi,” paparnya.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIJ Maladi menambahkan, karena ada perluasan wewenang otomatis bakal ada penambahan pembiayaan pada lembaga kalurahan. Dia melanjutkan, terkait penyaluran danais hingga tingkat kalurahan sudah ditetapkan dasar hukumnya, yakni Pergub DIJ No. 2/2020.
Namun terkait skema penyaluran dana keistimewaan meliputi tata usaha, perencanaan, dan teknis pelaksanaakannya belum diatur secara khusus. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset bersama Paniradya masih melakukan pembahasan. Maladi menjanjikan, skema penyaluran danais segera disahkan “Yang penting dasar hukum desa sebagai pemangku keistimewaan sudah ada,” jelasnya.
Untuk kabupaten lain yang dalam waktu dekat menerapkan perubahan nomenklatur kelembagaan adalah Gunungkidul. Sedangkan Sleman akan menyusul setelah proses pemilihan kepala desa usai April mendatang. “Kami sudah ngomong dengan Sekda Gunungkidul katanya akan menyusul. Kami menargetkan, mudah-mudahan tahun ini seluruh urusan (perubahan) kelembagaan di DIJ selesai,” tandas Maladi. (tor/laz)

Breaking News