RADAR JOGJA – Uang suap lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) pada DPUPKP Kota Jogja diduga mengalir ke berbagai pihak. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) kembali disebut. Kali ini juga istrinya, Tri Kirana Muslidatun. Serta anggota DPRD Kota Jogja, kapolsek Umbulharjo hingga aktivis LSM.
Itu dikatakan saksi Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Anna Kusuma dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial, kemarin (22/1).
“Waktu itu kita diminta membawa tiga perusahaan supaya menang di harga terendah ” ungkap Gabriella saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Eka Safitra (ES) dan Satriawam Sulaksono (SS) di Pengadilan Tipikor Jogja, kemarin (22/1).
Permintaan membawa tiga perusahaan berasal dari ES. Tujuannya agar dapat memenangkan lelang. Gabriella merupakan direktur PT Manira Arta Mandiri. Perusahaan ini merupakan salah satu peserta tender.
Dari tiga yang diminta ES, Gabriella hanya dapat membawa dua perusahaan. Yakni PT Widoro Kandang dan PT Pakubumi Manunggal. Saat pengumuman lelang, PT Widoro Kandang menempati urutan pertama. Sedagkan PT Pakubumi Manunggal ada di posisi ke tiga. Melihat hasil itu, Gabriella minta agar PT Pakubumi Manunggal yang dimenangkan. Ini agar selisih yang didapat menjadi lebih banyak. “Menambah keuntungan pasti,” ceritanya.
Rupanya permintaan itu tidak dapat diluluskan. Penyebabnya pemenang kedua yakni PT Jaya Semanggi asal Surabaya persyaratannya juga lengkap. Pemenang kedua itu diketahui merupakan perusahaan yang dibawa Tri Kirana Muslidatun. “Nomor dua menurut Pak Eka (terdakwa ES) agak susah karena perusahaan bawaan dari istri Wali Kota,” bebernya menirukan omongan ES. PT Jaya Semanggi disebut-sebut juga ingin membeli kemenangan dari PT Widoro Kandang.
Dalam sidang itu juga terungkap adanya bagi-bagi di luar fee lima persen. Di antaranya untuk Kapolsek Umbulharjo Rp 10 juta untuk menghentikan arus lalu lintas Jalan Soepomo, dan Rp 5 juta untuk seorang aktivis LSM. Permintaan fee juga datang dari anggota DPRD Kota Jogja.
Kepala DPUPKP Kota Jogja Agus Tri Haryono juga disebut-sebut meminta fee sebesar 0,5 persen untuk disetorkan ke wali kota. Fee ini akan dialokasikan pada pekerjaan tambahan proyek SAH Soepomo. “Itu permintaan setelah penandatanganan kontrak,” bebernya.
Sementara, JPU KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan tenemuan fakta-fakta baru sebelumnya pada Agus disambungkan dengan fakta keterangan dari Gabriella. Ketika perusahaan yang dibawanya menang memang disampaikan oleh Agus untuk menyerahkan fee sebesar 1,5 persen. Namun keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari DPUPKP sebelumnya. Selain Agus juga Kabid Bina Marga, Umi Akhsanti. “Kami dalami dulu. Karena faktanya Ana (Gabriella) belum menyerahkan (fee 1,5 persen), hanya diminta untuk menyerahkan,” kata Wawan di sela ishoma sidang.
Wawan menjelaskan terkait keterangan fee 0,5 persen nanti akan diambilkan dari pekerjaan tambahan. Artinya menurut dia, dalam suatu proyek biasanya ada pekerjaan tambah kurang. “Semacam ijon, jadi misal memberikan atau dikasih duit dulu nanti dengan harapan dia (Gabriella) mendapat pekerjaan berikutnya sehingga dia dapat pemasukan lagi,” tuturnya.
Terkait fakta ini dia pernah menanyakan kepada yang bersangkutan atau Agus itu sendiri tentang permintaan fee kepada pihak rekanan yang menang. “Tapi di sidang dia (pekan lalu) menerangkan tidak pernah meminta fee 0,5 persen, itu tidak ada,” ucapnya menjelaskan keterangan Agus pada sidang pekan lalu. (wia/pra)

Breaking News