Radar Jogja – Kasus penambangan liar masih marak di wilayah Jogjakarta. Buktinya, dari 10 hari Operasi Illegal Mining Progo 2019 yang dilaksanakan jajaran Ditreskrimsus Polda DIJ, ada enam kasus penambangan ilegal yang berhasil diungkap.
Direskrimsus Polda DIJ Kombes Pol Y Tony Surya Putra mengatakan, dari operasi mandiri kewilayahan yang berlangsung 4-23 Desember ini, berhasil ditangkap sembilan orang tersangka. Mereka dibekuk berdasarkan laporan polisi dari empat kabupaten yang ada di DIJ.
“Target operasi ini yakni tambang tanpa dilengkapi izin, seperti IUP, IPR, dan IUPK,” kata Tony kepada wartawan di Mapolda DIJ, kemarin (27/15).
Tersangka yang berhasil diamankan di wilayah Sleman yakni pria berinisial SWJ, 47, warga Ngaglik. Selain itu ada RH, 60, dan DRD, 55, keduanya warga Pakem. Selanjutnya, SG, 44, warga Tridadi, Sleman.
Di wilayah Bantul, polisi mengamankan AW, 39, dan NK, 37, keduanya warga Galur, Kulonprogo. Selain itu ada DP, 37, warga Sanden, Bantul.
Sementara di wilayah Kulonprogo, tersangka yang diamankan yakni DF, 21, warga Galur, Kulonprogo. Sedangkan di wilayah Gunungkidul, polisi menangkap SL, 46, warga Paliyan, Gunungkidul. “Modus yang mereka gunakan menggunakan alat berat, ada yang menggunakan mesin sedot,” terangnya.
Dari sekian banyak tersangka yang ditangkap, salah satu di antaranya merupakan mantan Kades Hargobinangun, Pakem, yakni RH. Tony menjelaskan, mantan kades itu yang mendanai dan mengendalikan aktivitas tambang liar. Dia terlibat saat sudah tidak menjabat kades. “Oknum ini yang bermain di lapangan,” jelasnya.
Sejauh ini, pihaknya baru berhasil mengamankan satu oknum perangkat desa yang terbukti bermain di tambang ilegal. Lainnya belum terungkap. “Saya ingatkan, saya tidak akan menoleransi tindakan penambangan ilegal. Dan saya katakan untuk perangkat desa, jangan sekali-kali bermain karena risikonya besar,” tegasnya.
Leih lanjut dikatakan, dalam kasus tambang ilegal di Jogjakarta, kebanyakan yang bermain adalah investor lokal. Menurutnya, ada banyak cara yang dilakukan oleh pelaku untuk melakukan tipu daya, sehingga aktivitas tambang itu disetujui oleh masyarakat.
Tony turut menjelaskan, di tahun 2019, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap 15 kasus penambangan ilegal. Total tersangka yang diamankan 25 orang. “Saya pastikan semua diproses dan ditahan. Ini untuk efek jera,” ungkapnya.
Terhadap semua tersangka, Tony menjerat mereka dengan UU RI No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ancaman hukumannya paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 10 miliar.
Sementara itu, Kabid Humas Polda DIJ Kombes Pol Yuliyanto meminta masyarakat agar ikut aktif memantau kondisi wilayahnya. Dia juga ingin agar masyarakat melaporkan jika terjadi penyimpangan. “Termasuk jika ada anggota polisi yang ikut bermain, laporkan saja. Nanti kami proses sesuai aturan,” tandasnya. (har/laz)

Breaking News