RADAR JOGJA – Periode Januari hingga Juli 2020 mendatang, sebanyak 374 aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemprov DIJ memasuki masa pensiun. Dari jumlah itu, 12 ASN di antaranya merupakan pejabat eselon II.
Gubernur DIJ Hamengku Buwono X mengaku belum menerima nama-nama pejabat eselon dua yang segera selesai masa tugasnya. HB X mengatakan pihaknya tidak terlalu khawatir kinerja pemprov akan terkendala dengan kehilangan sosok yang selama ini diandalkan.
“Ya, tidak apa-apa, regenerasi. Ya diganti to,” kata HB X di Bangsal Kepatihan. Dari sejumlah nama pejabat eselon II yang akan pensiun, ia hanya mengetahui satu nama yakni Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sasongko. “Yang lainnya saya belum tahu siapa,” katanya.
Selain Sasongko, sejumlah kepala dinas telah menerima surat keputusan (SK) pensiun. Mereka adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bambang Wisnu Handoyo (BWH), Kepala Dinas Sosial Untung Sukaryadi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Andung Prihadi Santosa, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Agung Supriyono, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk RA Arida Oetami.
Ada pula Kepala Badan Kepegawaian Daerah R Agus Supriyanto, Assekprov Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Arofa Noor Indriani, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Moedji Rahardjo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan R Sutarto, Kepala Dinas Perhubungan Sigit Sapto Raharjo, dan Sekretaris KPU DIJ Retno Setijowati.

Sementara Agus Supriyanto yang juga telah menerima SK pensiun mengaku masih belum mengetahui teknis pengisian pejabat eselon II. Pemprov pun masih belum mengetahui penetapan jadwal untuk proses pengisian jabatan. “Nanti saya harus bertemu gubernur dulu,” katanya.
Melihat besarnya kekosongan yang terjadi di jabatan eselon II, rapat pembahasan pengisian jabatan harus digelar secepatnya. Apalagi, pergantian tahun hanya tinggal beberapa hari saja.
Sementara itu, Sekprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji mengatakan siap melakukan kaderisasi. Menurutnya, pemprov tidak akan kehabisan figur untuk duduk sebagai pejabat eselon dua. “Regenerasi ini kan proses yang biasa. Tentu kami punya penilaian kompetensi atas figur-figur yang nanti menjalani kenaikan eselon,” jelasnya.
Pemprov DIJ akan melakukan pembahasan sesegera mungkin terkait kekosongan jabatan. Pasalnya, pada Januari sudah ada OPD yang ditinggalkan kepala dinasnya. “Kami segera membahas teknis pengisiannya,” kata mantan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DIJ ini. (bhn/laz)

Breaking News