APARATUR pemerintah desa dan kelurahan berperan penting mencegah radikalisme dan terorisme. Mereka menjadi ujung tombak sekaligus deteksi dini terhadap terorisme. “Ketika ada hal janggal dan mencurigakan, kepala desa maupun lurah bisa segera melapor ke pihak berwajib,” pinta Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DIY Muhtasar Syamsuddin saat diskusi Penguatan Aparatur Kelurahan dan Desa dalam Pencegahan Terorisme di Hotel King, Wates, Kulonprogo Kamis (24/5).

Fakta menunjukkan terorisme terjadi di perkotaan. Namun, pelakunya menghabiskan waktu di desa atau kampung. Lingkungan yang sepi dan warga yang minim wawasan terkait terorisme menjadi tempat yang dipilih. Ketika sudah waktunya bertindak, para teroris baru pindah ke kota.

“Sebetulnya teror tidak ditentukan oleh tempat. Pengaruh terorisme itu bersifat global. Terorisme merupakan kejahatan transnasional,” jelas dosen Fakultas Filsafat UGM ini.

Dari penelitian FKPT DIY ada dua variabel terkait bibit radikalisme mengatasnamakan agama terjadi di Kulonprogo. Yakni, adanya keinginan sekelompok masyarakat menerapkan hukum Islam dan tingginya persetujuan masyarakat diberlakukannya sistem pemerintahan Islam. “Menginginkan negara syariah termasuk radikal. Kalau tak segera dipangkas, dari segi ideologi akan memerbanyak sel-sel radikalisme,” jelasnya.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY Agung Supriyono berharap kegiatan tersebut tersebut ditindaklanjuti dengan aksi nyata. Alasannya, Jogja menyandang predikat kota toleran.

Dia optimistis, seluruh elemen masyarakat bisa menghadapi isu terorisme. Pendekatan dialogis ditambah kearifan lokal menjadi cara yang ampuh menjauhkan radikalisme dan terorisme dari DIY.

Wakil Bupati Kulonprogo Sutedjo mengatakan, penguatan aparatur kelurahan dan desa dalam pencegahan terorisme sangat strategis. Itu menjadi wadah meningkatkan wawasan dan ajang bertukar informasi.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib memelihara keutuhan NKRI, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Termasuk menangani konflik sosial.

“Dengan kata lain, pemerintah daerah harus hadir melindungi dan memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat,” tegasnya saat membuka acara diskusi. Hal itu, lanjut Sutedjo, sejalan dengan amanat pembukaan UUD 1945 dan program Nawacita Pemerintahan Republik Indonesia.

Kades Ngestiharjo, Wates, Kulonprogo Aris Zurhasanah mengingatkan, mencegah terorisme bukan hal mudah. Terorisme datang tanpa diduga-duga. Karena itu, forum penguatan itu menjadi bekal bagi aparatur pemerintah desa dan kelurahan mencegah berkembangnya radikalisme dan terorisme. “Pencegahan itu membutuhkan kerja sama semua komponen bangsa. Bukan hanya tugas kepolisian,” ingatnya. (tom/kus/yog/mg1)

Breaking News