JOGJA – Kaum hawa yang ingin terjun dalam politik diminta tidak hanya mengandalkan kuota 30 persen perempuan di parlemen saja. Tapi perlu kesadaran dan pendidikan politik, termasuk dukungan dari pasangan.

“Makanya kalau 2019 nanti sebagai aktivis perempuan, tidak didukung pasangan, saatnya 2019 ganti pasangan,” kelakar Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Jogja Ashad Kusuma Jaya dalam sarasehan dan deklarasi Perempuan Muda Sadar Politik (Pudtik) di kantor PDM Kota Jogja kemarin (8/5). Menurut dia dalam beberapa kasus perempuan yang dulunya aktivis akhirnya mundur karena larangan dari pasangan.

Hal yang sama juga diungkapkan aktivis perempuan Jirhas Ranie, yang mengatakan salah satu hambatan perempuan terjun dalam dunia politik karena pasangan. Untuk itu Ranie juga meminta pada aktivis perempuan untuk selektif memilih pasangan. “Kalau bisa yang mendukung kita sebagai aktivis perempuan,” ujar aktivis di Nasiyatul Aisyah itu.

Ranie yang beberapa waktu lalu aktivitasnya membersihkan gereja St Lidwina di Gamping menjadi vital itu menambahkan masih menemui para kader perempuan di Muhammadiyah yang apolitis. Jirhas lalu mengutip sebuah hadist yang menyebutkan bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban. “Nyai Ahmad Dahlan membuat langgar putri sehingga perempuan juga bisa menjadi imam untuk perempuan-perempuan lain,” tuturnya.

Sementara itu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari daerah pemilihan DIJ Afnan Hadikusumo juga menilai keterlibatan perempuan dalam politik selama ini masih dipinggirkan. Padahal jumlah pemilih terbesar adalah perempuan. Untuk itu Afnan sepakat jika perlu ditambah pendidikan politik bagi para perempuan, supaya sadar perannya dalam politik. “Politik itu take and give, jika didukung pasti saya perjuangkan aspirasi mereka saat di DPD,” ujar warga Kauman itu. (pra/ong)

Breaking News