AUDIENSI: Komisi V DPR RI Idham Samawi dan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menemui penambang kelompok Gerbang Bintang Selatan Selasa (7/11).(Hendri utomo/radar jogja)
KULONPROGO – Proyek mercusuar New Yogyakarta International Airport (NYIA) terus saja menuai gejolak bagi masyarakat. Urusan alih fungsi lahan dan relokasi warga terdampak bandara baru di wilayah Glagah, Temon, Kulonprogo belum juga sepenuhnya rampung. Persoalan lain terkait keinginan warga untuk dilibatkan dalam pembangunan NYIA terus mengemuka.
Kemarin (7/11) puluhan penambang yang tergabung dalam kelompok Gerbang Bintang Selatan mendatangi ngeluruk kantor Bupati Kulonprogo. Untuk mendesak Bupati Hasto Wardoyo mengakomodasi mereka dalam proyek proyek NYIA.
Perwakilan Gerbang Bintang Selatan Toni Heri Prasetyo menyesalkan sikap pelaksana proyek bandara yang lebih memilih memanfaatkan tenaga kerja dari luar Kulonprogo. Padahal, sumber daya manusia dan mineral di wilayah Temon saja lebih dari cukup. Tapi tidak dijadikan prioritas.
“Tanah uruk didatangkan dari luar (Purworejo, Jawa Tengah, Red),” bebernya kepada Hasto. Anggota Komisi V DPR RI dari daerah pemilihan DIJ Idham Samawi turut hadir menemui para penambang. Kebetulan kemarin masuk masa reses bagi kalangan wakil rakyat di parlemen pusat.
Turut hadir perwakilan PT Angkasa Pura (AP) I selaku pemrakarsa NYIA dan kontraktor pelaksana proyek bandara PT Pembangunan Perumahan, serta beberapa anggota DPRD Kulonprogo.
Lebih lanjut Toni mengungkapkan, saat ini ada 32 perusahaan yang mengajukan izin usaha pertambangan di wilayah Kokap dan Temon. Namun belum satu pun mendapatkan lampu hijau dari pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DIJ. Meski belum mengantongi legalitas, Toni berharap ikut dilibatkan dalam pemenuhan material kebutuhan bandara. “Dalam waktu dekat kami akan minta kejelasan ke Dinas ESDM DIJ. Pemkab Kulonprogo semoga bisa membantu,” ucapnya.
Anggota Gerbang Bintang Selatan Yusron Martofa menyindir pernyataan para petinggi PT AP I yang kerap menggembar-gemborkan penyertaan sumber daya lokal untuk pembangunan bandara. “Itu jangan sebatas wacana. Tapi harus ada implementasinya,” ucapnya.
Lebih jauh Yusron meminta Idham Samawi menyampaikan uneg-uneg mereka kepada pemerintah pusat. Untuk segera diterbitkan peraturan presiden yang mewajibkan pelaksana proyek bandara melibatkan sumber daya lokal.
Mendengar aspirasi penambang, Idham berpendapat, proyek pembangunan NYIA selayaknya mengakomodasi potensi dan sumber daya lokal. Setidak-tidaknya dalam penyediaan tanah uruk. “Kami sudah menyampaikan kepada AP I. Warga Kulonprogo harus dilibatkan. Jangan hanya dijadikan penonton,” tegasnya.
Sedangkan menurut Hasto, sikap Gerbang Bintang Sembilan bisa menyokong kekuatan Pemkab Kulonprogo menggelorakan program Bela Beli dalam pembangunan daerah. Karena itu dia berjanji membawa aspirasi para penambang ke level pemerintahan yang lebih tinggi. “Saya paham maksud teman-teman (penambang, Red) baik secara tersurat maupun tersirat,” ucapnya.
Sementara itu, Project Secretary Pembangunan NYIA PT AP I Didik Tjatur mengaku telah mengomunikasikan persoalan yang dihadapi para penambang kepada PT PP selaku mitra pelaksana proyek bandara. Didik tak menutup kemungkinan untuk mengakomodasi keinginan para penambang. Kendati demikian, setiap langkah yang ditempuh tetap harus mengacu pada standar prosedur dan regulasi yang berlaku.(tom/yog/ong)
