Dampak Dibatalkannya Permenhub No. PM.26/2017

JOGJA- Pembatalan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Motor Umum Tidak Dalam Trayek oleh Mahkamah Agung (MA) berdampak tidak berlakunya Pergub DIJ No 32/2017 yang mengatur taksi online. Hal itu ternyata berdampak pada kebingunan para pengemudi taksi reguler atau pengguna argometer.

Salah seorang sopir taksi pelat kuning Sutiman mengaku heran dengan sikap MA yang seolah mementahkan perjuangan mereka untuk menuntut kesetaraan perlakuan dengan driver taksi online. “Bukannya tinggal masalah kuota yang harus kami perjuangkan. Ini baru berjalan kok ada putusan itu,” sesalnya kemarin (22/8).

Menurutnya, putusan MA kembali memicu bara api di antara para pengemudi taksi reguler. Kendati demikian, bekas ketua Paguyuban Taksi Berargometer Yogyakarta (Kopetayo) ini mengimbau seluruh anggotanya tidak menyikapi putusan MA tersebut secara berlebihan. Apalagi dengan tindakan anarkis. Sutiman bertekad tetap akan berjuang melalui jalur hukum. “Kami akan berkoordinasi dengan Organda DIJ untuk menyikapi masalah ini,” lanjut Sutiman.

Dibatalkannya Permenhub oleh MA, menurut Sutiman, menjadi bukti ketidaktegasan pemerintah. Alasannya, para pengemudi taksi berargometer juga bagian dari rakyat yang membutuhkan kepastian hukum. “Harusnya pemerintah menegaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Di situ disebutkan angkutan penumpang wajib menggunakan pelat kuning,” tegas pengemudi taksi Koperasi Primkoppolda DIJ ini.

Menanggapi keluhan Sutiman, Sekprov DIJ mewanti-wanti agar semua pihak menghormati putusan MA. Termasuk pengemudi taksi reguler.

“Mudah-mudahan tidak ada gejolak. Semua pihak harus menerima putusan itu,” pintanya.(dya/yog/ong)

Breaking News